Sebaran WNI Terduga Teroris Lintas Batas, dari Turki hingga Suriah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, 660 WNI terduga teroris lintas batas tersebar dari Suriah hingga Turki.

"Di mana-mana, di Syria (Suriah), di Turki, di Afganistan, di mana-mana ada beberapa negara," ujar Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/1/2020).

Dia menyatakan bahwa data WNI terduga teroris lintas negara mencapai 660 orang.

Baca juga: Mei, Keputusan Pemerintah soal Nasib WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Sementara itu, ada juga pihak yang mengantongi data bahwa mereka mencapai 1.100 jiwa.

"Tapi itu kira-kiraan, hanya bertemu dan bahasanya sama, tapi identitasnya endak dikenal juga," kata Mahfud.

Mahfud melanjutkan, apabila terdapat WNI yang tertangkap di luar Indonesia, maka itu menjadi yurisdiksi negara tujuan WNI dalam keterlibatannya pada teroris lintas batas.

"Itu di yurisdiksi sana, yang jelas-jelas terlibat teror itu kan dilarang di sana. Tapi ada juga yang hanya datang dan diduga sebagai ISIS, datang ke sana untuk berjuang bersama ISIS," terang Mahfud.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 2 Skema Pemulangan WNI Terduga Teroris Lintas Batas

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan final terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks ISIS.

Menurut dia, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.

"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait," kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).

Baca juga: Pemulangan WNI Terduga Teroris Pelintas Batas, BNPT Sebut Bisa Belajar dari Jerman, Malaysia, dan Australia

Senada dengan Suhardi, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji kemungkinan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

"Rencana pemulangan mereka itu belum diputuskan pemerintah dan masih dikaji secara cermat oleh berbagai instansi terkait di bawah koordinasi Menkopolhukam," kata Fahrul, dikutip dari situs resmi Kemenag (2/2/2020).

"Tentu ada banyak hal yang dipertimbangkan, baik dampak positif maupun negatifnya," ucap dia.

Menurut Fachrul, pemerintah masih mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, seperti BNPT.