Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WNI dari Wuhan Dikarantina di Natuna, Masyarakat Minta DPR Fasilitasi Bertemu Jokowi

Kompas.com - 04/02/2020, 15:56 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu akademisi dari perguruan tinggi di Natuna mengatakan, masyarakat Natuna ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu ia sampaikan dalam audiensi Komisi IX DPR dengan Bupati, Ketua DPRD hingga tokoh masyarakat Natuna, terkait wilayahnya yang dijadikan lokasi observasi WNI dari lokasi terdampak virus corona di China, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Pertama ketemu presiden itu menjadi tuntutan masyarakat," kata salah satu perwakilan perguruan tinggi tersebut.

Baca juga: Bupati Bantah Ada Warga Natuna Mengungsi karena Takut Tertular Virus Corona

Ia mengatakan, tidak ada gunanya jika masyarakat Natuna datang ke Jakarta bertemu DPR tapi tidak bertemu Jokowi.

Maka dari itu dia berharap Komisi IX DPR bisa memfasilitasi pertemuan masyarakat Natuna dengan presiden.

"Jadi harapan kami ya barang kali DPR RI bisa memfasilitasi kita bertemu dengan presiden," ungkapnya.

Baca juga: Menkes Jamin Komunikasi 238 Warga yang Dikarantina di Natuna Tak Dibatasi

Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi IX sekaligus pimpinan audiensi, Nihayatul Wafiroh menegaskan, pihaknya akan membantu masyarakat Natuna bertemu Presiden Joko Widodo.

"Kita akan fasilitasi bertemu dengan Presiden," jelas Nihayatul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada warga Natuna karena daerahnya bersedia dijadikan lokasi karantina bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, lantaran adanya penyebaran virus corona di sana.

"Saya juga terima kasih ke masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau karena ini saudara-saudara kita sendiri," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Menkes Terawan Jamin Kesehatan WNI yang Dikarantina dan Warga Natuna

Ia mengatakan, awalnya pemerintah memiliki opsi mengarantina 238 WNI itu selain di Natuna.

Jokowi mengungkapkan, Biak di Papua merupakan opsi selain Natuna sebagai lokasi karantina.

Namun, pemerintah memilih Natuna sebagai lokasi karantina karena di sana fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan Biak.

Selain Biak, Morotai di Maluku Utara juga menjadi opsi selain Natuna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com