WNI dari Wuhan Dikarantina di Natuna, Masyarakat Minta DPR Fasilitasi Bertemu Jokowi

Kompas.com - 04/02/2020, 15:56 WIB
Audiensi Komisi IX DPR dengan Bupati, Ketua DPRD, dan Tokoh Masyarakat Natuna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIAudiensi Komisi IX DPR dengan Bupati, Ketua DPRD, dan Tokoh Masyarakat Natuna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu akademisi dari perguruan tinggi di Natuna mengatakan, masyarakat Natuna ingin bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu ia sampaikan dalam audiensi Komisi IX DPR dengan Bupati, Ketua DPRD hingga tokoh masyarakat Natuna, terkait wilayahnya yang dijadikan lokasi observasi WNI dari lokasi terdampak virus corona di China, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

"Pertama ketemu presiden itu menjadi tuntutan masyarakat," kata salah satu perwakilan perguruan tinggi tersebut.

Baca juga: Bupati Bantah Ada Warga Natuna Mengungsi karena Takut Tertular Virus Corona

Ia mengatakan, tidak ada gunanya jika masyarakat Natuna datang ke Jakarta bertemu DPR tapi tidak bertemu Jokowi.

Maka dari itu dia berharap Komisi IX DPR bisa memfasilitasi pertemuan masyarakat Natuna dengan presiden.

"Jadi harapan kami ya barang kali DPR RI bisa memfasilitasi kita bertemu dengan presiden," ungkapnya.

Baca juga: Menkes Jamin Komunikasi 238 Warga yang Dikarantina di Natuna Tak Dibatasi

Di tempat yang sama Wakil Ketua Komisi IX sekaligus pimpinan audiensi, Nihayatul Wafiroh menegaskan, pihaknya akan membantu masyarakat Natuna bertemu Presiden Joko Widodo.

"Kita akan fasilitasi bertemu dengan Presiden," jelas Nihayatul.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada warga Natuna karena daerahnya bersedia dijadikan lokasi karantina bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, lantaran adanya penyebaran virus corona di sana.

"Saya juga terima kasih ke masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau karena ini saudara-saudara kita sendiri," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Menkes Terawan Jamin Kesehatan WNI yang Dikarantina dan Warga Natuna

Ia mengatakan, awalnya pemerintah memiliki opsi mengarantina 238 WNI itu selain di Natuna.

Jokowi mengungkapkan, Biak di Papua merupakan opsi selain Natuna sebagai lokasi karantina.

Namun, pemerintah memilih Natuna sebagai lokasi karantina karena di sana fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan Biak.

Selain Biak, Morotai di Maluku Utara juga menjadi opsi selain Natuna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

LIVE STREAMING: Ikuti Penetapan 1 Ramadhan 1442 H Hasil Sidang Isbat

Nasional
Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Gerindra: Kader Ingin Prabowo Kembali Nyapres tapi Beliau Belum Setuju

Nasional
Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Kemenlu Pastikan Rumah Achmad Soebardjo yang Jadi Kantor Pertama Bukan Miliknya

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Vaksinasi Covid-19 di RS Diperpendek Selama Ramadhan

Nasional
Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Menteri PPN: Swasta Diberi Kesempatan Turut Bangun Ibu Kota Negara

Nasional
Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Kemenag: Ada Preferensi Hilal Awal Ramadhan 1442 H Terlihat di Indonesia

Nasional
Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Mahfud: Utang BLBI ke Negara Tembus Rp 109 Triliun Lebih

Nasional
Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Survei: Airlangga Tokoh Parpol dengan Elektabilitas Tertinggi Capres 2024, Disusul Prabowo dan Sandiaga

Nasional
Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Persoalan Bangsa Dinilai Tak Bakal Tuntas jika Parpol Pilih Kader Berdasarkan Popularitas

Nasional
Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Ini Vaksin Covid-19 yang Resmi Digunakan di Indonesia dan Status Sertifikasinya di WHO

Nasional
Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo di Cikini, Pernah Jadi Kantor Kemenlu, Kini Dijual

Rumah Menlu Pertama RI Achmad Soebardjo di Cikini, Pernah Jadi Kantor Kemenlu, Kini Dijual

Nasional
Hingga 12 April, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 15,4 Juta Suntikan, Dosis Dua baru 5 Juta

Hingga 12 April, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Capai 15,4 Juta Suntikan, Dosis Dua baru 5 Juta

Nasional
UPDATE 12 April: Ada 59.915 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 April: Ada 59.915 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 11 April: 4.829 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Paling Banyak Jawa Barat

UPDATE 11 April: 4.829 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Paling Banyak Jawa Barat

Nasional
China Akan Campur Beberapa Vaksin Covid-19, RI Tunggu Hasil Uji Klinis

China Akan Campur Beberapa Vaksin Covid-19, RI Tunggu Hasil Uji Klinis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X