Bantah Arteria, Agus Rahardjo Sebut KPK Tak Dilibatkan dalam Revisi UU

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Agus Rahardjo menegaskan bahwa KPK tidak pernah dilibatkan dalam proses revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Ia membantah pernyataan Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan yang pada sidang pengujian UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin (3/2/2020) kemarin, menyebut bahwa DPR telah melibatkan KPK dalam proses revisi.

"Itu yang sangat salah, KPK sama sekali tidak dilibatkan," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/2/2020).

Baca juga: Tujuh Pembelaan Pemerintah dan DPR atas Revisi UU KPK...

Agus mengatakan, alih-alih dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK, pihaknya bahkan tak diberi draf rancangan perubahan undang-undang (RUU) KPK.

Saat itu, Pimpinan KPK juga sempat meminta draf RUU ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tetapi, tak juga diberikan.

"Dua hari sebelum diketok DPR, kami datangi Menteri Kumham, Pak Yasonna Laoly, untuk mendapatkan draf yang versi resmi, itupun tidak diberikan," ujar Agus.

Menegaskan pernyataan Agus, Wakil Ketua KPK masa jabatan 2015-2019 Laode M Syarif menegaskan bahwa pihaknya tak pernah menerima surat resmi dari DPR maupun pemerintah soal revisi UU KPK.

Oleh karenanya, ia memastikan bahwa pernyataan Arteria Dahlan yang menyebut KPK dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK adalah tidak benar.

"Pak Arteria Dahlan pasti berbohong jika menjelaskan hal itu kepada majelis," ujar Laode.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan menyebut bahwa pihaknya telah melibatkan KPK dalam proses revisi UU KPK.

Pernyataan ini Arteria sampaikan saat memberi keterangan dalam sidang lanjutan uji formil UU KPK yang diajukan Agus Rahardjo dan mantan Pimpinan KPK lainnya, yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

"Ya tidak mungkin kalau kita tidak melibatkan KPK. Semua undang-uang yang dibuat di DPR itu pasti melibatkan mitra," kata Arteria yang dalam persidangan bertindak sebagai perwakilan DPR RI.

Arteria mengungkap, pada hari ketika revisi UU KPK hendak disahkan pada tahap pertama di Badan Legislasi (Baleg) DPR, ada permintaan dari pimpinan KPK untuk bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Namun, kala itu Menkumham tak bisa memenuhi permintaan pertemuan tersebut karena ia harus hadir pada pembahasan revisi UU KPK tingkat pertama di Baleg.

Baca juga: Menurut Arteria, Agus Rahardjo dkk Dilibatkan dalam Revisi UU KPK

"Tiba-tiba pimpinan KPK minta dilibatkan, minta dibahas pada saat yang sama jam 7 juga, itu yang membuat ada missed bahwa seolah-olah mereka tidak di(libatkan)," ujar Arteria.

Tidak hanya itu, menurut Arteria, pada pembahasan tingkat akhir, ketika revisi UU KPK hendak disahkan, DPR juga telah memberi ruang bagi pihak-pihak yang masih keberatan terhadap revisi ini untuk menyampaikan keberatannya.

Tetapi, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh para Pimpinan KPK terkait hal tersebut.