JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, ke-238 orang yang tengah dikarantina di Natuna mendapat sim card baru untuk mengupload segala kegiatan mereka selama menjalani observasi.
Menkes pun menjamin komunikasi mereka yang baru dipulangkan dari Wuhan tak dibatasi.
"Hari ini mereka kegiatannya olahraga bersama. Lalu tadi malam pembagian sim card baru. Supaya jangan pakai sim card di sana (China), nanti boros kalau dipakai di Indonesia. Mereka sudah bisa upload sendiri kegiatannya," ujar Terawan di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Terawan mengatakan, setelah mengantongi sim card baru, mereka juga bisa menghubungi siapa pun.
Baca juga: Pemerintah Diminta Lebih Sigap dan Tak Gagap Komunikasi soal Karantina WNI
Dia menjamin tak ada pembatasan komunikasi selama menjalani observasi.
Menurutnya, pemerintah sudah terbuka dalam mengelola WNI usai dievakuasi dari Kota Wuhan, China.
Bahkan, Terawan mempersilakan masyarakat untuk berkomunikasi dengan mereka.
"Artinya begitu terbukanya kita dalam mengelola semua ini. Tak ada yang disembunyikan. Silakan nanti yang punya kontak dengan anak-anak itu atau teman sahabat, silakan dihubungi," kata Terawan.
"Nanti kan mereka akan cerita, makannya gimana, enak enggak? Kan ada hal-hal yang manusiawi. Kalau makannya enggak enak mungkin bisa telefon saya, nanti saya kasih telur susu lagi," tambah Terawan.
Diberitakan sebelumnya, terdapat 238 orang yang tengah menjalani karantina usai dievakuasi dari Kota Wuhan, China.
Masyarakat Natuna menolak daerahnya dijadikan lokasi karantina. Bahkan, mereka menggelar unjuk rasa yang nyaris berujung anarkis, saat beberapa warga membakar ban mobil dan di tengah jalan menuju bandara.
Terdapat enam poin tuntutan yang disampaikan demonstran.
Pertama, meminta pemerintah daerah dapat menjadi penyambung lidah kepada pemerintah pusat, untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat Natuna.
Kedua, masyarakat Natuna meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.
Ketiga, masyarakat Natuna meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.