Bupati Minta Tambahan Dokter dan Psikiater untuk Warga Natuna

Kompas.com - 04/02/2020, 13:43 WIB
Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIBupati Natuna Abdul Hamid Rizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal meminta bantuan dokter dan psikiater pada pemerintah untuk membantu warganya yang khawatir terjangkit wabah virus corona.

"Kita minta sebanyak banyaknya lah. Mungkin sampai 20 atau 30 (dokter) orang termasuk psikiater," kata Hamid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Hamid mengatakan, psikiater diperlukan untuk warga setempat yang merasa khawatir terkait virus corona.

Baca juga: Dokter RS UI Minta Warga Natuna Tenang Sikapi Karantina WNI Terkait Virus Corona

Menurut Hamid, saat ini masih banyak masyarakat yang merasa khawatir Natuna dijadikan tempat karantina WNI yang dipulangkan dari Wuhan.

"Was-was itu kan masalah psikologi. Bukan masalah kesehatan," ujarnya.

Selain itu, Hamid juga sudah meminta Dinas Kesehatan Natuna untuk membuka posko kesehatan dan pengaduan jika menderita sakit gejala sakit flu atau semacamnya.

Namun sampai saat ini posko tersebut berada di masing-masing Puskesmas.

"Kita juga akan membuat suatu posko terpadu di lapangan yang dipinggir pantai itu namanya pantai Piwang di natuna itu kita akan bangun pos terpadu itu bersama TNI - Polri dan pemerintah daerah," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada warga Natuna karena daerahnya bersedia dijadikan lokasi karantina bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, lantaran adanya penyebaran virus corona di sana.

"Saya juga terima kasih ke masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau karena ini saudara-saudara kita sendiri," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Pemkab Natuna Buka Posko untuk Antisipasi Penularan Corona

Ia mengatakan, awalnya pemerintah memiliki opsi mengarantina 238 WNI itu selain di Natuna.

Jokowi mengungkapkan, Biak di Papua merupakan opsi selain Natuna sebagai lokasi karantina.

Namun, pemerintah memilih Natuna sebagai lokasi karantina karena di sana fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan Biak. Selain Biak, Morotai di Maluku Utara juga menjadi opsi selain Natuna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 Bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia Dua Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Kasus Covid-19 Tembus 1,7 Juta dan Peringatan Pembatasan Pengunjung Tempat Wisata

Nasional
Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah, YLBHI: Cederai Nilai Toleransi

Nasional
Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Komnas HAM: Pelabelan KKB Teroris Akan Dapat Perhatian Lebih Besar di Evaluasi Rutin PBB

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Tindakan Bupati Garut Segel Pembangunan Masjid Ahmadiyah

Nasional
Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Korpri Minta Pimpinan Beri Sanksi jika ASN Langgar Larangan Mudik

Nasional
Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Mudik Lokal Juga Dilarang, Satgas: Mohon Maaf, Ini Keputusan Politik Negara

Nasional
Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X