Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bupati Natuna: Pemberitahuan Evakuasi WNI ke Natuna Hanya Lewat WhatsApp

Kompas.com - 04/02/2020, 12:37 WIB
Sania Mashabi,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal mengatakan, ada miskoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait penempatan Warga Nasional Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Provinsi Hubei, China, akibat wabah virus corona di Natuna, Kepualauan Riau.

"Betul (miskoordinasi). Betul memang itu," kata Hamdi saat dijumpai jurnalis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

Hamid menjelaskan, pemerintah daerah di Natuna baru menerima informasi bahwa Natuna akan menjadi lokasi observasi WNI dari Hubei satu hari sebelum evakuasi dilakukan.

Baca juga: Tak Beri Kompensasi, Menkes Minta Masyarakat Doakan Warga Natuna

Pemerintah pusat pun, lanjut Hamid, sudah mengakui bahwa ada keterlambatan pemberian informasi bahwa Natuna akan dijadikan tempat observasi kesehatan.

Alasan keterlambatan itu adalah karena situasi pemulangan WNI dari China yang mendesak.

"Itulah tadi disampaikan oleh Pak Menteri ini dalam keadaan yang begitu mendesak, begitu mendadak, sehingga informasi itu terlambat disampaikan kepada, baik itu kepada pemda maupun kepada masyarakat," ujar Hamid.

Ia juga mengaku, tidak mendapatkan surat resmi dari pemerintah daerah. Hamid mendapatkan pemeberitahuan hanya dari Sekretaris Daerah melalui pesan singkat.

Baca juga: Bupati Natuna: Lokasi Karantina dengan Permukiman Warga Berjarak Sekitar 2 Kilometer

"Jadi enggak ada surat, saya diberitahu saja, rapat di bandara sekdanya, terus beliau WA (Whatsapp) saya," ungkapnya.

Diberitakan, pemerintah Indonesia mengevakuasi sebanyak 238 WNI dari Hubei, China akibat wabah virus corona, Minggu (2/2/2020).

Mereka ditempatkan di Pulau Natuna untuk diobservasi kesehatannya selama 14 hari sejak evakuasi dilakukan untuk memastikan mereka tidak terjangkit virus corona.

Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada warga Pulau Natuna karena daerahnya bersedia dijadikan lokasi karantina bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Hubei.

"Saya terima kasih ke masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau karena ini saudara-saudara kita sendiri," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: 238 WNI di Natuna, Karantina Jadi Upaya Perangi Wabah sejak Abad ke-14

Ia mengatakan, awalnya pemerintah memiliki pilihan untuk mengarantina 238 WNI itu selain di Natuna.

Pulau Biak di Papua merupakan opsi selain Natuna sebagai lokasi karantina.

Namun, pemerintah pada akhirnya memilih Natuna sebagai lokasi karantina karena di sana fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan Biak.

Selain Biak, Morotai di Maluku Utara juga menjadi opsi selain Natuna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com