Kompas.com - 03/02/2020, 20:44 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau persiapan lokasi evakuasi WNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). Dok. Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat meninjau persiapan lokasi evakuasi WNI di Pulau Natuna, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020).

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, penolakan warga Natuna karena wilayahnya dijadikan lokasi karantina WNI dari Wuhan, China, disebabkan oleh hoaks.

"Wajar karena pengaruh berita hoaks dan simpang siur yang cenderung memperseram penyakit itu. Kita harus memahami kalau reaksi masyarakat seperti itu," kata Muhadjir saat ditemui di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Senin (3/2/2020).

Meski demikian, ia mengakui pemerintah minim menyosialisasikan kepada masyarakat Natuna sebelum memilihnya sebagai lokasi karantina.

Muhadjir mengatakan, proses sosialisasi minim lantaran proses evakuasi berlangsung cepat.

Baca juga: Takut Terpapar Virus Corona, Warga Natuna Pilih Mengungsi ke Pulau Lain

Presiden Joko Widodo pun baru memutuskan mengevakuasi WNI dari Wuhan persis sehari sebelum kedatangan mereka ke Natuna.

Muhadjir pun mengaku telah turun langsung ke Natuna menemui pemuka agama dan masyarakat untuk menyampaikan kepada mereka ihwal kejadian sebenarnya.

Muhadjir juga telah meminta mereka menyampaikan kepada masyarajat Natuna yang menolak.

"Karena itu kemarin saya langsung ke Natuna sendiri untuk mendekati beberapa pemuka masyarakat termasuk ketua lembaga adat melayu dan MUI untuk meredakan situasi walaupun tidak bisa sepenuhnya," ujar Muhadjr.

Baca juga: Pemkab Cabut Surat Edaran, Selasa Siswa Natuna Kembali Sekolah

"Tapi berjalan seiring waktu, akan mengerti. Kalau sudah mengerti bahwa mereka ini orang-orang sehat, bukan untuk dikarantinakan, bukan diasingkan, hanya tempat observasi, mengamati selama 14 hari akan dilihat. Karena untuk memastikan memang betul sehat begitu," lanjut Muhadjir.

Keputusan pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan ditolak oleh warga.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Jadi Tersangka, Bupati Langkat Terlibat Kasus Suap Proyek Lelang di 2 Dinas

Nasional
Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Kronologi OTT Bupati Langkat, Sempat Kabur sebelum Menyerahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

KPK Tetapkan 5 Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi di Langkat, Termasuk Saudara Bupati

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

KPK Tetapkan Bupati Langkat Tersangka, Barang Bukti Rp 786 Juta

Nasional
Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Terjaring OTT KPK, Bupati Langkat Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.