Kompas.com - 03/02/2020, 20:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketentuan tentang mekanisme mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang dimuat dalam Undang-Undang Pilkada diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemohon dalam perkara ini adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara bernama Michael.

Ia menggugat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 176, karena dinilai tidak menciptakan pemilihan umum yang demokratis.

"Pertama bahwa Pasal 176 sendiri tidak menciptakan pemilihan umum yang demokratis," kata penggugat dalam sidang pendahuluan yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

Dalam Pasal 176 Ayat (1) UU Pilkada disebutkan bahwa jika wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Baca juga: Tak Ada Program Tambahan, Riza Patria akan Nurut Kebijakan Anies Jika Terpilih Jadi Wagub DKI

Menurut Michael, bunyi ketentuan tersebut, berikut empat ayat setelahnya, melanggar syarat penetapan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah jalur perseorangan yaitu mengantongi dukungan 50 persen suara+1.

Selain itu, penggugat menilai, proses pengusulan wakil kepala daerah yang harus melalui penunjukkan dari partai politik pengusung akan memakan waktu yang lama.

Bahkan, lebih lama jika dibandingkan dengan pemilu.

Ia mencontohkan, sejak tahun 2018 hingga saat ini, terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri sebagai wagub untuk menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

"Pada nyatanya, untuk kasus yang saya alami ini, selama 1 tahun 8 bulan DKI Jakarta telah kosong kedudukan jabatan daripada wakil gubernur, sedangkan jika kita melihat untuk pemilu saja misalnya pemilu presiden, yang dilaksanakan di Indonesia hanya memakan waktu 8 bulan," ujar Michael.

Tak hanya itu, mekanisme pengusulan partai politik dinilai penggugat telah membatasi hak-hak warga negara lainnya.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Minta PSI Tetap Kritis

 

Padahal, seharusnya proses ini bisa digelar lebih demokrasitis melalui proses pemilihan kepala daerah.

"Dengan adanya pembatasan yaitu wakil kepala daerah dalam hal ini ditunjuk partai politik pengusung, maka hak warga negara terciderai," kata Michael.

Kepada Mahkamah, penggugat meminta supaya permohonannya diterima dan Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 176 UU Pilkada bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Tidak hanya itu, Michael meminta Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih wakil gubernur DKI Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN ke DPR

Baleg Tunggu Pemerintah Serahkan Rancangan Revisi UU IKN ke DPR

Nasional
Bharada E Sebut Kuat Maruf Diminta Sambo Kembali Kerja Usai Terkena Covid-19

Bharada E Sebut Kuat Maruf Diminta Sambo Kembali Kerja Usai Terkena Covid-19

Nasional
Turuti Skenario Ferdy Sambo, Bharada E Takut Bernasib seperti Yosua

Turuti Skenario Ferdy Sambo, Bharada E Takut Bernasib seperti Yosua

Nasional
Hampir 3 Bulan Dirawat di RSCM karena Gagal Ginjal Akut, Sheena Sadar tapi Tak Merespon Hingga Kini

Hampir 3 Bulan Dirawat di RSCM karena Gagal Ginjal Akut, Sheena Sadar tapi Tak Merespon Hingga Kini

Nasional
DPR Diminta Dalami Visi-Misi dan Komitmen HAM Calon Panglima TNI

DPR Diminta Dalami Visi-Misi dan Komitmen HAM Calon Panglima TNI

Nasional
Anggota Komisi I Yakin Yudo Margono Sosok Terbaik untuk Jadi Panglima TNI

Anggota Komisi I Yakin Yudo Margono Sosok Terbaik untuk Jadi Panglima TNI

Nasional
Richard Eliezer Sebut Tembakan Ferdy Sambo Hentikan Erangan Kesakitan Brigadir J

Richard Eliezer Sebut Tembakan Ferdy Sambo Hentikan Erangan Kesakitan Brigadir J

Nasional
Elektabilitas Masih Rendah, Nasdem Tak Bertumpu pada Anies untuk Tingkatkan Elektoral

Elektabilitas Masih Rendah, Nasdem Tak Bertumpu pada Anies untuk Tingkatkan Elektoral

Nasional
Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Mardani Sebut Rapat Majelis Syuro PKS Putuskan soal Capres Digelar Akhir Tahun

Nasional
AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

AMN Pertama Diresmikan Presiden Jokowi, Kepala BIN: Model Rumah Kebinekaan NKRI

Nasional
Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Nasional
Berdoa Usai Diminta Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Richard Eliezer: Tuhan Kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Berdoa Usai Diminta Ferdy Sambo Tembak Brigadir J, Richard Eliezer: Tuhan Kalau Bisa Ubah Pikiran Pak Sambo

Nasional
Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Ferdy Sambo: Saya Takut, Ini Jenderal Bintang Dua

Nasional
KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

KSAD Dudung dan KSAL Yudo Kompak Acungkan Jempol saat Ditanya soal Calon Panglima TNI

Nasional
Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Soal Penghapusan Hak Pilih ASN, Anggota Komisi II: Tidak Boleh Ada Politisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.