Puan Maharani Minta Keamanan dan Kenyamanan Warga Natuna Terjaga

Kompas.com - 03/02/2020, 18:18 WIB
Ketua DPR Puan Maharani di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua DPR Puan Maharani di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta keamanan dan kenyamanan masyarakat Natuna tetap terjaga.

Hal itu dikatakan terkait wilayah Natuna yang dijadikan tempat observasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru saja pulang dari wilayah terdampak virus corona di Wuhan, China.

"Jadi tentu saja kami berharap bahwa situasi dan kondisi serta keamanan, kenyamanan masyarakat di Natuna pun harus tetap dijaga," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Mendagri Perintahkan Bupati Natuna Cabut Surat Edaran Libur Sekolah

Puan meminta kementerian terkait mengantisipasi agar tidak ada masalah pada proses observasi sehingga tidak terjadi kegaduhan di Natuna.

"Karenanya tentu saja kepulangan mereka pun atas dasar kemanusiaan dan tujuan mulia agar mereka bisa, tidak terdampak oleh virus corona yang ada disana," ujar dia.

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan itu yakin langkah pemerintah untuk menjaga keamanan masyarakat Natuna sudah maksimal.

Sebab, lokasi observasi WNI dari Wuhan cukup jauh dari pemukiman penduduk.

"Saya dengar juga dari laporan yang ada bahwa radius yang sudah diperkirakan atau sekarang ini dilakukan adalah minimal 1 kilometer sampai 6 kilometer yang mana tentu saja itu jauh dari lingkungan masyarakat," ungkapnya.

"Jadi harusnya semua hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu memang sesuatu hal yang sudah sesuai dengan standar WHO," jelas Puan.

Baca juga: WNI Ditolak Warga Natuna, Menkominfo Akui Kurang Sosialisasi

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta warga Natuna berbesar hati ketika daerah mereka dijadikan lokasi karantina 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, akibat adanya penyebaran virus corona.

Ia mengatakan, biar bagaimanapun juga, 238 orang WNI itu merupakan saudara setanah air yang harus dibantu.

"Saya kira kita memerlukan kebesaran hati seluruh masyarakat Indonesia. Apapun itu adalah saudara-saudara kita," ujar Presiden di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Kejagung Periksa Karyawan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Desak Pembentukan Komponen Cadangan Pertimbangkan Pembangunan TNI

Nasional
Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan 'Taliban'

Pimpinan KPK Bantah Isu Radikalisme dan "Taliban"

Nasional
Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Jubir Satgas: Kasus Covid-19 Hampir Capai 1 Juta, tetapi Kesembuhan Melebihi 80 Persen

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Komisioner KPU Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Nasional
DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

DPR Wacanakan Pilkada Serentak 2027, Ini Kata KPU...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X