Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Natuna Demo, Wakil Ketua DPR Yakin Karantina WNI dari Wuhan Sesuai Standar Kesehatan

Kompas.com - 03/02/2020, 17:12 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjamin karantina WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, di Kabupaten Natuna sesuai dengan standar kesehatan internasional.

Ia yakin masa karantina 238 WNI itu tak akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.

"Penempatan di Natuna itu kan dengan suatu pertimbangan dan dijamin tidak akan mengganggu kesehatan dari masyarakat yang ada sekarang," kata Azis di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

Apalagi, menurut Azis, masa observasi wilayah Natuna itu dilakukan secara tertutup.

Baca juga: WNI Ditolak Warga Natuna, Menkominfo Akui Kurang Sosialisasi

Ia menilai masyarakat tidak perlu khawatir.

"Karena prosesnya kan diisolasi, kemudian itu dilakukan secara standar kesehatan yang cukup dan standar internasional, sehingga sikap-sikap itu bisa kami maklumi bersama," ujarnya.

Kendati demikian, Azis menilai wajar jika ada sebagian warga yang menolak.

Ia pun berharap pemerintah bisa terus melakukan pendekatan yang efektif agar situasi menjadi normal.

"Mudah-mudahan ini bisa dinetralisir, kami ajak pertemuan-pertemuan supaya bisa menerima dan memahami kondisi-kondisi," tuturnya.

Baca juga: Orangtua Mahasiswa Unesa Keluhkan Akses Komunikasi dengan Anaknya yang Dikarantina di Natuna

Diberitakan, pemerintah telah mengevakuasi WNI dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, yang jadi sumber wabah penyebaran virus corona.

Pada Minggu (2/2/2020), 238 WNI tiba di Batam dan dikirim ke pusat observasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Lokasi observasi tepatnya berada di Kompleks Militer di Hanggar Lanud Raden Sadjad. Para WNI menjalani masa karantina selama dua minggu atau 14 hari.

Masyarakat Kabupaten Natuna terus melakukan unjuk rasa menolak kedatangan warga yang dipulangkan dari Wuhan itu.

Baca juga: Selain Natuna, Jokowi Sebut Biak dan Morotai Sempat Jadi Opsi Lokasi Karantina

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi mengatakan, ada enam tuntutan yang diminta warga Natuna untuk pemerintah pusat.

Di antaranya, meminta agar WNI dari Wuhan untuk dipindahkan karantinya di KRI milik TNI. Kemudian, KRI tersebut ditempatkan di lepas pantai.

Selanjutnya, mereka meminta agar pemerintah daerah dan pusat memberikan kompensasi berupa jeminan kesehatan seperti posko layanan darurat dan cepat.

"Saat ini tidak fisiknya saja yang kena, namun mentalnya juga kena terkait kegiatan ini," kata Haryadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com