Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Siapkan Rp 1,9 Triliun untuk Reboisasi

Kompas.com - 03/02/2020, 16:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp 1,9 triliun untuk program reboisasi besar-besaran di 2020.

Reboisasi besar-besaran ditujukan untuk mencegah longsor dan banjir di daerah hulu di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo di sela kunjungan kerjanya di bekas lokasi longsor, di Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Di Lokasi Bekas Longsor di Bogor, Jokowi Tanam Vetiver

"Gede banget itu (anggarannya) Di seluruh Indonesia kalau enggak keliru Rp 1,9 triliunan. Untuk tahun 2020 kita sudah petakan," ujar Jokowi.

Ia menambahkan, nantinya reboisasi besar-besaran itu tak hanya dilakukan di daerah yang pernah terdampak banjir dan longsor, tetapi juga daerah-daerah yang berpotensi dilanda bencana.

Daerah-daerah tersebut misalnya daerah aliran sungai yang mulai berkurang debit airnya, dan juga daerah waduk dan danau yang mulai kekurangan debit air.

Jika dibiarkan, hal itu akan berakibat pada kekeringan.

Ia mengungkapkan, pemerintah menyiapkan jutaan bibit tanaman yang terdiri dari tanaman yang memiliki nilai ekonomi dan juga tanaman yang murni untuk penghijauan.

Jokowi mengatakan, beberapa tanaman bernilai ekonomi yang juga bisa ditanam di wilayah hulu dalam rangka reboisasi adalah durian, sirsak, jengkol, pete, dan sengon.

Baca juga: Hutan Gunung Lawu Terbakar, KPH Lawu DS Siapkan Sejuta Pohon untuk Reboisasi

"Bukan hanya yang terkena bencana tapi yang debit air sudah turun juga seperti Danau Toba, kita siapkan juga jutaan (bibit). Kita hijaukan kembali," ujar Jokowi.

"Gajah mungkur yang sedimentasinya sudah turun ke waduk juga sama (dihijaukan). Sampai kapanpun kita keruk hanya sedimen-sedimen di atasnya, di hulunya tidak ditanami, tiap hari kita hanya akan urusan kayak gini-gini terus (menghadapi bencana). Berulang-ulang," lanjut Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com