Cegah Bencana, Menko PMK Minta Pembangunan Pertimbangkan Dampak Lingkungan

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta agar pembangunan suatu wilayah mempertimbangkan dampak lingkungan.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang digelar Senin (3/2/2020) di Sentul, Bogor.

"Saat melakukan pembangunan suatu wilayah, harus betul-betul dipertimbangkan dampak yang mungkin muncul terhadap lingkungan. Hal itu untuk mencegah terjadinya bencana akibat ulah tangan manusia," ujar Muhadjir dikutip dari rilis Kemenko PMK, Senin (3/2/2020).

Baca juga: BNPB Akui Tak Bisa Sendirian dalam Penanggulangan Bencana

Menurut Muhadjir, serangkaian bencana yang terjadi di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor alam tetapi juga akibat ulah tangan manusia.

Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan kebencanaan, ia berharap agar manusia tidak melakukan perusakan yang dapat berakibat bencana.

Apalagi, kata dia, Indonesia dikenal sebagai negara yang berada di daerah cincin api pasifik sehingga wilayahnya rawan diguncang gempa dan dilanda letusan gunung berapi.

"Belum lagi, dinamika iklim dan perubahannya telah banyak mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti puting beliung, banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan," kata dia.

Data dari BNPB memperkirakan, bencana hidrometeorologi di Indonesia frekuensinya mencapai 91 persen.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, berdasarkan kajian, bencana seperti kekeringan atau hujan didominasi oleh faktor manusia.

Baca juga: Pemerintah Beri Dana Bantuan untuk Bangun Rumah Korban Bencana Lebak

Demikian juga banjir dan longsor yang disebabkan oleh perilaku pembalakan liar, alih fungsi lahan, hingga pertanian.

"Sehingga dalam menanggulangi bencana ini tidak bisa hanya satu dua lembaga, tetapi harus bersama-sama mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan," kata dia.

Adapun rakornas BNPB tahun ini diharapkan mampu memberikan gagasan untuk penanggulangan bencana di Indonesia.

Gagasan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjadi rumusan strategi kebijakan penanggulangan bencana nasional.