Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Berterima Kasih ke Warga Natuna yang Daerahnya Jadi Lokasi Karantina

Kompas.com - 03/02/2020, 13:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berterima kasih kepada warga Natuna karena daerahnya bersedia dijadikan lokasi karantina bagi 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China, lantaran adanya penyebaran virus corona di sana.

"Saya juga terima kasih ke masyarakat Natuna yang juga sudah memberikan lampu hijau karena ini saudara-saudara kita sendiri," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2/2020).

Ia mengatakan, awalnya pemerintah memiliki opsi mengarantina 238 WNI itu selain di Natuna.

Baca juga: Rapat Komisi XI, Menkes Terawan Jelaskan Alasan Karantina WNI dari Wuhan di Natuna

Jokowi mengungkapkan, Biak di Papua merupakan opsi selain Natuna sebagai lokasi karantina.

Namun, pemerintah memilih Natuna sebagai lokasi karantina karena di sana fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dengan Biak.

Selain Biak, Morotai di Maluku Utara juga menjadi opsi selain Natuna.

"Memang kemarin ada beberapa alternatif. Ada yang kemarin Morotai misalnya, Biak. Karena kita memerlukan untuk turun itu memerlukan landasan sehingga (pesawat) kita bisa turun," ujar Jokowi.

"Tidak semua pulau bisa dipakai. Kita mengukur tingkat kesiapan tim kesehatan yang ada di situ. Sehingga, keputusan dari tim adalah di Natuna," ucap Kepala Negara.

Baca juga: Tanggapi Protes Warga Natuna, Jokowi: Bagaimanapun 238 WNI dari Wuhan Saudara Kita

Rencana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan sebenarnya ditolak oleh warga Natuna.

Penolakan itu dilakukan di depan Markas Koramil Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (1/2/2020) siang.

Informasi yang berhasil dihimpun Kompas.com, warga Natuna berkumpul sejak pagi sekitar pukul 10.00 WIB untuk menyampaikan aksinya sehingga membuat akses menuju Bandara Lanud Raden Sadjad tertutup.

Baca juga: Diisolasi 14 Hari di Natuna, Apa Saja Tindakan terhadap WNI yang Dievakuasi dari Wuhan?

Bahkan, mereka masih berada di halaman depan Koramil Ranai guna memastikan pemerintah pusat membatalkan rencana dijadikannya Kabupaten Natuna sebagai lokasi karantina.

Wan Sofyan, tokoh masyarakat Ranai yang dihubungi melalui telepon, mengatakan, apa pun alasannya, mereka tetap tidak mau menerima WNI dari Wuhan yang akan dikarantina di Natuna.

"Saya yakin tidak ada daerah yang mau jika daerahnya dijadikan sebagai lokasi karantina warga dari lokasi penyebaran virus mematikan," kata Wan, Sabtu (1/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com