Staf Menkumham: Dewas KPK Tak Bertentangan dengan Hukum Antikorupsi

Kompas.com - 03/02/2020, 12:11 WIB
Sidang pengujian UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaSidang pengujian UU KPK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membantah bahwa pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk melemahkan tubuh KPK.

Hal ini disampaikan Staf Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Agus Hariadi saat menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan pengujian Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang digelar Mahkamah Konstitusi ( MK), Senin (3/2/3020).

"Bahwa para pemohon mendalilkan pembentukan dewan pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, merupakan dalil yang tidak memiliki landasan secara yuridis dan konstitusional," kata Agus yang dalam hal ini hadir mewakili unsur Presiden dan pemerintah.

Baca juga: Dewan Pengawas KPK Sebut Izin Geledah dan Sita Bisa Keluar 2 Jam-3 Jam

Agus mengatakan, pembentukan Dewan Pengawas KPK selain berdasar pada ketentuan UUD 1945, juga merujuk pada ketentuan Konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

Pada Pasal 6 Konvensi UNCAC 2003 dijelaskan bahwa negara dapat membentuk badan yang dapat dimaknai sebagai kelembagaan dalam organ pemberantasan korupsi sesuai yang diperlukan.

Penambahan Dewan Pengawas pada organ pemberantasan korupsi secara yuridis dinilai tidak bertentangan dengan kaidah hukum antikorupsi.

Sebaliknya, hal itu merupakan bagian dari kewajiban negara mengevaluasi dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.

Baca juga: Saat Dewan Pengawas KPK Bicara soal Izin Penggeledahan: Jaminan Terbit dalam 1x24 Jam hingga Siapkan Aplikasi

Tidak hanya itu, pembentukan Dewan Pengawas KPK juga bertujuan untuk menciptakan pola check and balances di tubuh KPK.

Sebab, tanpa adanya badan ini, kekuasaan KPK berpotensi menjadi absolut.

"Dalam rangka untuk menghilangkan kekuasaan yang bersifat absolut yang menekankan kekuasaan yang bersifat pararel yaitu sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama dan saling sinergi dalam mencapai tujuan negara," ujar Agus.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X