Komisi IX Rapat dengan Menkes Terawan, Bahas Pencegahan Virus Corona

Kompas.com - 03/02/2020, 11:21 WIB
Rapat Komisi IX DPR dengan Menkes Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Rapat Komisi IX DPR dengan Menkes Terawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk membahas upaya pencegahan dan penanganan virus corona. Rapat tersebut digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020).

"Kami ingin mendengarkan dari Kemenkes terkait upaya pro-aktif dan masif dalam rangka pencegahan penularan melalui penguatan deteksi di pintu masuk negara, pelabuhan, airport, dan perbatasan antar-negara dan koordinasinya dengan kementerian atau lembaga terkait," kata Wakil Ketua Komisi IX Fraksi Golkar Melki Laka Lena saat membuka rapat.

Baca juga: Update Virus Corona: 361 Orang Meninggal Dunia, 17.238 Terinfeksi

Selain itu, Melki mengatakan, agenda rapat juga akan membahas soal program sosialisasi Kemenkes kepada masyarakat untuk mencegah virus corona.

"Penjelasan Kemenkes RI terkait penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya antisipasi terhadap paparan virus corona, gejala terjangkit virus corona, dan respons mitigasinya," tuturnya.

Selain itu, Melki juga meminta Terawan untuk menjelaskan soal kesiapan fasilitas rumah sakit dalam menangani pasien yang diduga atau terjangkit virus corona.

"Kesiapan fasilitas, kesiapan termasuk rumah sakit rujukan yang dilengkapi dengan ruang isolasi tenaga medis serta tenaga kesehatan yang terlatih untuk penanganan pasien atau suspect virus corona," kata Melki.
Baca juga: Menkes Akan Berkantor di Natuna Selama Observasi WNI dari Wuhan

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, pemerintah telah mengevakuasi WNI yang berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Pada Minggu (2/2/2020), sebanyak 238 WNI tiba di Batam dan dikirim ke pusat observasi di Natuna, Kepulauan Riau. Mereka menjalani masa karantina selama dua minggu atau 14 hari.

Hal itu diutarakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Achmad Yurianto.

Yuri mengatakan, proses karantina akan berlangsung dari Minggu (2/2/2020) hingga Minggu (16/2/2020).

"Pasti akan dikarantina, karena ini prosedur guna mencegah kemungkinan adanya penyebaran virus corona," kata Yuri saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/2/2020).


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.