100 Hari Jokowi-Ma'ruf: Eksperimen Membangun Dinasti Politik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah berjalan lebih dari 100 hari. Publik menyoroti kinerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu 2019 ini atas sejumlah gebrakan kebijakan selama 100 hari pertama kinerja.

Selain itu, 100 hari pertama Jokowi-Ma'ruf juga diwarnai isu eksperimen politik dinasti yang mulai dikritisi sejumlah pihak.

Hal ini dikarenakan ada empat orang anggota keluarga Jokowi yang disebut akan maju pada Pilkada 2020.

Empat orang itu yakni, putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang akan mencalonkan diri di Pemilihan Wali Kota Solo 2020; dan menantu Jokowi Bobby Afif Nasution juga akan mencalonkan menjadi Wali Kota Medan pada Pilkada 2020.

Baca juga: Gibran dan Bobby Ikut Pilkada, PDI-P: Politik Dinasti itu Biasa

Lalu, ada pula adik ipar Jokowi, Wahyu Purwanto yang sempat disebut akan mencalonkan diri menjadi Bupati Gunungkidul; serta ada paman dari menantu Jokowi, yakni Doli Sinomba Siregar yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Selain itu, putri Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah juga serius menjajaki peluang untuk maju sebagai calon wali kota Tangerang Selatan.

Kompas.com merangkum manuver politik keluarga Jokowi dan Ma'ruf Amin sejak awal pendekatan kepada partai hingga menjelang proses pencalonan kepala daerah yang sedang berlangsung saat ini.

Sinyal pilkada keluarga Jokowi

Gibran Rakabuming Raka sebenarnya sudah memberi sinyal ikut pilkada sebelum Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2020.

Kompas.com mencatat, Gibran sempat menemui Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo yang juga Ketua DPC PDI-P Solo pada 18 September 2019.

Menurut Rudy, kedatangan Gibran salah satunya untuk menanyakan mekanisme pencalonan pilkada.

Baca juga: Bertemu 4 Mata, Rudy Akui Gibran Sempat Tanya Mekanisme Pencalonan Wali Kota Solo

Kunjungan ini sempat mengejutkan publik, sebab selama ini Gibran selalu bersikukuh tidak ingin terjun ke dunia politik seperti ayahnya.

Setelah itu, sejumlah proses dijalani Gibran untuk bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo.

Selama proses tersebut, dia sempat 'ditolak' DPC PDI-P Solo, didukung untuk maju dari jalur independen hingga menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Gibran Berjanji Tetap Besarkan PDI-P jika Rekomendasi Tak Turun

Pada akhirnya, Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Solo di kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, yakni di Panti Marhaen Semarang, pada Kamis (12/12/2019) siang.

Saat ini, Gibran menanti rekomendasi PDI-P tentang siapa calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota Solo yang sedianya dijadwalkan akan diumumkan pada awal 2020.

Sementara itu, sinyal akan mengikuti pilkada juga ditunjukkan oleh Bobby Afif Nasution yang mendatangi Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumatera Utara pada 10 September 2019.

Namun, Bobby akhirnya resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Medan melalui Partai Golkar.

Bobby mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Medan ke sekretariat DPD Partai Golkar Medan di Jalan Gatot Subroto, Jumat (13/12/2019) siang.

Pada Senin (20/1/2020), Bobby menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan kantor DPD I Partai Golkar Sumatera Utara.

Baca juga: Jalani Fit and Proper Test Partai Golkar, Bobby Dikawal Paspampres

Kemudian, nama berikutnya adalah Wahyu Purwanto yang merupakan adik ipar Jokowi.

Ia juga menjadi kader Partai Nasdem dan menduduki jabatan penting di DPW Nasdem DIY.

Menurut keterangan Ketua DPD Nasdem Gunung Kidul Suparjo, Wahyu sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Gunung Kidul melalui partainya.

Meski belum ada keputusan resmi dari partai siapa yang bakal diusung, Sekretaris DPW Nasdem DIY mengakui Wahyu sebagai calon terkuat.

Baca juga: Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Maruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Sempat beredar kabar bahwa Wahyu mengundurkan diri dari pencalonan bupati Gunung Kidul. Namun, Ketua DPW Nasdem DIY Subardi membantah kabar tersebut.

Selanjutnya, terdapat Doli Sinomba Siregar merupakan keluarga dari besan Jokowi.

Paman dari Bobby Nasution tersebut menyatakan niatnya untuk maju dalam dalam konteslasi pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Selain Golkar, Doli juga mendaftar penjaringan melalui PPP, PDI-P, dan Hanura.

Keseriusan putri Ma'ruf Amin

Selain keluarga Presiden Jokowi, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Azizah, juga menyatakan siap maju di bursa bakal calon Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Nur Azizah mengaku saat ini sudah mendaftar ke delapan partai yang membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel.

Delapan partai tersebut yakni PDI-P, PSI, PKB, PPP, PAN, Gerindra, Hanura, dan Demokrat.

Bahkan, bersama bakal calon lainnya, Nur Azizah telah mengikuti fit and proper test yang telah dilakukan oleh partai PDI-P, PSI, Gerindra hingga PAN.

Baca juga: Putri Maruf Amin hingga Menantu Jokowi Temui Prabowo Minta Dukungan untuk Pilkada

Di tengah usahanya tersebut, Azizah pun berharap mendapatkan hasil yang diharapkan.

Azizah pun telah memastikan langkahnya dengan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama (Kemenag).

"Saya sudah mengundurkan diri, dan resmi surat dari Menteri Agama sudah keluar," kata Azizah di kawasan Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (28/1/2020) lalu.

Baca juga: Ikut Pilkada Tangsel, Putri Maruf Amin Pastikan Sudah Mundur dari ASN Kemenag

Eksperimen bangun dinasti politik

Menanggapi situasi ini, Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, majunya anggota keluarga Presiden Jokowi dalam Pilkada 2020 merupakan eksperimen untuk membangun dinasti politik.

"Untuk Jokowi, ini adalah eksperimen awal membangun trah dinasti politiknya," ujar dia melalui keterangan tertulis, Rabu (15/1/2020).

Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah Jokowi juga mempersiapkan infrastruktur kepada anggota-anggota keluarganya yang masuk ke dunia politik atau tidak.

Baca juga: Keluarga Jokowi di Pilkada Dinilai Eksperimen Membangun Dinasti Politik

Sebab, apabila tak dipersiapkan secara matang, eksprerimen itu dinilai berpotensi tak akan berhasil.

Apabila infrastruktur yang dimaksud bergantung pada PDI-P, lanjut Pangi, maka hal itu akan menyebabkan dilema di internal partai politik berlambang banteng itu sendiri.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai fenomena semacam ini jika dicermati secara politik dapat dinilai sebagai fenomena dinasti politik generasi keempat di Indonesia.

"Saya sebut generasi keempat karena politik dinasti terjadi pada keluarga Soekarno, Soeharto, SBY dan kini Jokowi-Ma'ruf Amin," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (2/11/2019).

"Jika betul Gibran, Bobby dan Siti Nur Azizah mencalonkan menjadi wali kota itu artinya Jokowi dan Ma'ruf Amin turut berkontribusi melanggengkan budaya politik dinasti di Indonesia," kata dia.

Baca juga: Menyelisik Politik Dinasti Generasi Keempat...

Ubedilah menambahkan, politik dinasti sebenarnya adalah sesuatu yang ditolak oleh kelompok substantif pro-demokrasi di Indonesia.

Sebab dukungan kelompok substantif pro-demokrasi di Indonesia pada Jokowi-Ma'ruf atau sebelumnya Jokowi-JK adalah karena Jokowi bukanlah siapa-siapa.

Jokowi bukan lahir dari dinasti politik Soekarno, Soeharto, atau SBY dan karenanya diharapkan tidak membangun dinasti politik baru.

"Bagaimanapun, dinasti politik turut berkontribusi merusak kualitas demokrasi," ucap dia.

Baca juga: Anak dan Menantu Jokowi Maju Pilkada, Istana: Jangan Anggap Dinasti Politik

Lebih lanjut, dinasti politik imbuhnya seringkali merusak rasionalitas pemilih.

Cara berpikir pemilih lebih mempertimbangkan faktor pengaruh keluarga besar sehingga seringkali mengabaikan sisi kualitas sekaligus menutup peluang kompetitor rakyat biasa memenangi kontestasi pilkada.

"Lebih dari itu kesan memanfaatkan kekuasaan sang Ayah yang masih berkuasa akan lebih dominan terlihat. Atau dalam bahasa lain disebut politik aji mumpung yang bisa jadi bukan kehendak Gibran, Bobby atau Siti," ucap Ubedilah.

"Hal ini bisa jadi didorong oleh keinginan pemilik modal atau para pemburu rente yang berjejaring dengan mereka yang mengklaim diri para konsultan politik lokal," tuturnya.

Baca juga: Pengamat: Dinasti Politik Menghambat Kesejahteraan

Tanggapan Jokowi-Ma'ruf

Presiden Jokowi berjanji tak akan ikut berkampanye jika putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka jadi maju dalam Pemilihan Wali Kota Solo 2020.

Sikap yang sama juga akan ia lakukan jika menantunya, Bobby Nasution maju dalam Pemilihan Wali Kota Medan.

"Saya enggak akan kampanye," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Jokowi Janji Tak Kampanye untuk Gibran dan Bobby

Jokowi pun menegaskan, selama ini ia tidak pernah membantu Gibran dan Bobby untuk mencari partai yang akan mengusung mereka dalam pilkada.

Bahkan, Jokowi mengatakan, Gibran dan Bobby sampai masih kesulitan mencari partai yang akan mengusung mereka.

"Cari partai kesulitan, saya enggak bantu di situ," kata politikus PDI-P ini.

Oleh karena itu, Jokowi membantah anggapan bahwa majunya Gibran dan Bobby sebagai upaya membentuk dinasti politik atau melakukan politik dinasti.

Baca juga: Bawaslu Cermati Potensi Dinasti Politik di Pilkada 2020

Sebab, menurut dia, keduanya tetap harus dipilih oleh rakyat untuk mendapatkan jabatan politik.

"Kalau enggak dikehendaki rakyat ya enggak akan jadi," kata dia.

Sementara itu, terkait kabar bahwa adik iparnya, Wahyu Purwanto akan maju dalam pilkada Gunung Kidul, Jokowi menyebut bahwa yang bersangkutan bukan lagi bagian dari keluarga.

Sebab, ia sudah berpisah dari adik kandung Jokowi.

"Wahyu Purwanto enggak dikaitkan dengan saya," kata Jokowi.

Terkait paman Bobby, Doli Sinomba yang juga akan maju di Pilkada Tapanuli Selatan, Jokowi juga meminta hal tersebut tak dikaitkan langsung dengan dirinya. Ia meminta hal itu ditanyakan kepada Bobby.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, rencana sang putri Siti Nur Azizah maju pada Pilkada Tangerang Selatan 2020 bukanlah upaya untuk membangun dinasti politik.

Ma'ruf menegaskan bahwa dirinya tak pernah meminta Siti mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Kalau kami sebenarnya enggak ada (politik) dinasti. Saya sendiri tidak merencanakan diri saya menjadi Wapres. Saya juga tidak mengarahkan keluarga saya, anak saya, untuk menjadi wali kota. Enggak ada," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Ia menyebutkan, maju dalam pilkada adalah keinginan pribadi sang putri sendiri.

Baca juga: Wapres: Tak Ada Dinasti Politik, Saya Tak Minta Anak Maju Pilkada

Dengan demikian, ia pun menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Siti Nur Azizah.

Apabila Azizah memang ingin maju dan mendapatkan respons positif dari masyarakat, Ma'ruf mendukung saja.

Sebab, faktor yang paling penting dalam sebuah kontestasi politik yakni besar tidaknya dukungan publik.

"Kalau memang masyarakat mengingingkan, meminta, saya kira itu bukan sesuatu yang lahirnya dari keinginan kami. Tapi itu lahir dari keinginan masyarakat. Wong saya juga jadi Wapres enggak direncanakan," ujar Ma'ruf.

"Bahwa dia (Siti Nur Azizah) mencalonkan, kalau memang masyarakatnya mau dan itu dorongan masyarakat, ya enggak ada masalah, gitu saja. Tut wuri saja dan tergantung kemampuan saja," kata dia.

Baca juga: Tak Dapat Skor Tertinggi di Fit and Proper Test PAN Tangsel, Ini Kata Putri Maruf Amin

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.