DPR Sebut Jumlah Pembayaran Jatuh Tempo Jiwasraya Bertambah Jadi Rp 16 Triliun

Kompas.com - 03/02/2020, 08:16 WIB
Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron (tengah) dalam acara diskusi di Warung Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020). KOMPAS.com/Devina HalimKetua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron (tengah) dalam acara diskusi di Warung Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menuturkan, total beban pembayaran kepada nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang sudah jatuh tempo bertambah. Jumlah gagal bayar Jiwasraya yang sebelumnya sebesar Rp 13,7 triliun bertambah menjadi Rp 16 triliun.

"Kemarin, kami rapat panja dengan Menteri BUMN dan Jiwasraya. Jadi ada kenaikan. Ya pasti, jadi setiap saat pasti ada kenaikan," tutur Herman di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

Baca juga: Merasa Dikorbankan dalam Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro: Kenapa Tidak Semua Ditangkap?

Ia pun menekankan agar pengembalian dana kepada nasabah Jiwasraya dilakukan secara adil dan tuntas.

Selain itu, Herman juga menyinggung soal kelanjutan operasi Jiwasraya.

Sebelumnya sempat diberitakan, Jiwasraya setidaknya membutuhkan dana Rp 32,89 triliun agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan yakni minimal 120 persen.

"Yang harus dipikirkan juga bagaimana supaya perusahaan ini bisa beroperasi dengan memenuhi risk based capital-nya yang 120 persen minimal. Itu butuh Rp 32,89 triliun, yang boleh jadi hari ini akan naik lagi," ujarnya.
Baca juga: Soal Jiwasraya, Demokrat: Kenapa Pak SBY Selalu Disebut Baper?

Diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah menargetkan agar pengembalian dana kepada nasabah Jiwasraya mulai dilakukan pada Februari hingga Maret 2020.

Namun, Herman mengatakan bahwa DPR dan pemerintah masih membahas terkait skema pengembalian dana tersebut.

"Rencananya Pak Erick, rencananya Kementerian BUMN itu di bulan Maret, tetapi kemarin kami pembahasan bahwa dengan cara apa, aturannya seperti apa, sektor mana yang terkait dan mungkinkah memang awal Maret itu bisa kita bayarkan secara cicilan awal untuk para nasabah," kata dia.

Baca juga: Pembayaran Polis Nasabah Jiwasraya Diusulkan Tak Pakai APBN

Sejauh ini, Kejagung sudah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus Jiwasraya.

Kelima tersangka tersebut yaitu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Harry Prasetyo, mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan.

Kejagung juga telah menahan kelima tersangka sejak Selasa (14/1/2020) hingga 20 hari ke depan.

Terkait perkara di perusahaan pelat merah tersebut, Kejagung mengaku sudah memeriksa 144 saksi dan menggeledah 16 tempat.

Sejumlah aset para tersangka telah disita maupun diblokir. Namun, Kejagung belum memberi keterangan berapa total nilai dari aset-aset tersebut.

Penyitaan tersebut dalam rangka pengembalian kerugian negara yang menurut prediksi sementara Kejagung sekitar Rp 13,7 triliun.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Nasional
Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Nasional
Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus

Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X