Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan, Menkominfo Minta Pemda dan Tokoh Politik Tenangkan Suasana

Kompas.com - 02/02/2020, 22:24 WIB
Devina Halim,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meminta tokoh politik di Natuna, Kepulauan Riau, menenangkan situasi di daerah tersebut.

Hal itu terkait penolakan terhadap dipilihnya Natuna sebagai tempat observasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput dari Wuhan, China.

"Dan berharap agar pemerintah daerah, instrumen politik, tokoh-tokoh politik, baik eksekutif maupun legislatif yang ada di Natuna untuk menenangkan suasana ini," kata Johnny di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Baca juga: Diisolasi Selama 7 Hari, Pasien di RS Eka Hospital Cibubur Dinyatakan Negatif Virus Corona

Ia pun memastikan bahwa pemerintah telah melakukan penjemputan dan observasi sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Maka dari itu, Johnny sekaligus memastikan keamanan bagi masyarakat di sekitar lokasi observasi.

"Yang pasti bahwa pemerintah sudah melakukan seluruh langkah-langkahnya yang seusai dengan standar WHO. Jadi keamanan masyarakat setempat, apalagi yang dikarantina di Natuna itu adalah WNI yang sekarang ini sehat," ujar dia.

Johnny pun meminta publik berdoa agar proses observasi berjalan lancar dan semua WNI yang kembali dalam keadaan sehat.

Sejauh ini, terdapat 238 WNI yang dijemput dari Provinsi Hubei, China, ke Tanah Air.

Jumlah itu berkurang tujuh orang dari rencana awal yang akan mengevakuasi 245 orang.

Baca juga: 6 Poin Kebijakan Pemerintah RI Terkait Corona dan Kepulangan WNI dari Wuhan

Dari tujuh orang yang tak kembali ke Tanah Air, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, empat di antaranya menyatakan tidak bersedia dievakuasi atas kehendak sendiri.

"Empat orang menyatakan untuk tidak mau berangkat karena lebih nyaman di sana. Meski kita sudah tawarkan semua," kata Terawan.

Mereka, kata Menkes telah membuat surat pernyataan yang menyebutkan alasan mereka tidak bersedia dievakuasi.

Sementara tiga orang lainnya tidak lolos uji pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah China.

"Yang tiga tidak lolos screening, screening yang dilakukan pemerintah China yang bertahap, tiga tahap mereka harus jalani," ujar dia.

Nantinya, mereka akan menjalani proses observasi selama 14 hari di Natuna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Jokowi Bakal Siapkan Proses Transisi Pemerintahan Baru Usai Putusan MK

Nasional
Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Jika Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, PDI-P Dinilai Tak Punya Nilai Jual

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com