Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan, Menkominfo Minta Pemda dan Tokoh Politik Tenangkan Suasana

Kompas.com - 02/02/2020, 22:24 WIB
Devina Halim,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, meminta tokoh politik di Natuna, Kepulauan Riau, menenangkan situasi di daerah tersebut.

Hal itu terkait penolakan terhadap dipilihnya Natuna sebagai tempat observasi bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dijemput dari Wuhan, China.

"Dan berharap agar pemerintah daerah, instrumen politik, tokoh-tokoh politik, baik eksekutif maupun legislatif yang ada di Natuna untuk menenangkan suasana ini," kata Johnny di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Baca juga: Diisolasi Selama 7 Hari, Pasien di RS Eka Hospital Cibubur Dinyatakan Negatif Virus Corona

Ia pun memastikan bahwa pemerintah telah melakukan penjemputan dan observasi sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Maka dari itu, Johnny sekaligus memastikan keamanan bagi masyarakat di sekitar lokasi observasi.

"Yang pasti bahwa pemerintah sudah melakukan seluruh langkah-langkahnya yang seusai dengan standar WHO. Jadi keamanan masyarakat setempat, apalagi yang dikarantina di Natuna itu adalah WNI yang sekarang ini sehat," ujar dia.

Johnny pun meminta publik berdoa agar proses observasi berjalan lancar dan semua WNI yang kembali dalam keadaan sehat.

Sejauh ini, terdapat 238 WNI yang dijemput dari Provinsi Hubei, China, ke Tanah Air.

Jumlah itu berkurang tujuh orang dari rencana awal yang akan mengevakuasi 245 orang.

Baca juga: 6 Poin Kebijakan Pemerintah RI Terkait Corona dan Kepulangan WNI dari Wuhan

Dari tujuh orang yang tak kembali ke Tanah Air, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, empat di antaranya menyatakan tidak bersedia dievakuasi atas kehendak sendiri.

"Empat orang menyatakan untuk tidak mau berangkat karena lebih nyaman di sana. Meski kita sudah tawarkan semua," kata Terawan.

Mereka, kata Menkes telah membuat surat pernyataan yang menyebutkan alasan mereka tidak bersedia dievakuasi.

Sementara tiga orang lainnya tidak lolos uji pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah China.

"Yang tiga tidak lolos screening, screening yang dilakukan pemerintah China yang bertahap, tiga tahap mereka harus jalani," ujar dia.

Nantinya, mereka akan menjalani proses observasi selama 14 hari di Natuna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com