Perludem Sebut Persoalan Pemilu 2019 Sangat Kompleks

Kompas.com - 02/02/2020, 18:37 WIB
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat berbicara dalam perilisan buku berjudul Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirektur Eksekutif Perludem Titi Anggraini saat berbicara dalam perilisan buku berjudul Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem) Titi Anggraini menyebutkan, penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah bertemunya hal kompleks dari sisi teknis dan sistem.

Hasilnya Pemilu 2019 sangat rumit dan diperparah dengan persoalan di kontestasi. 

Hal tersebut disampaikan Titi saat peluncuran buku Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu di kawasan Jalan Sultan Agung, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

Persoalan kontestasi tampak dari sistem yang membuat pilpres menjadi hanya diikuti dua kandidat. Kondisi itu membuat masyarakat menjadi terpecah belah. 

"Antara lain soal pemberlakuan ambang batas Presiden yang melahirkan dua kontestan, (kampanye) program yang malah diganti dengan politik identitas. Kita berhadapan pada itu," kata Titi.

Baca juga: Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia

Lebih lanjut, Titi mengatakan, sisi teknis pemilu sangat rumit dan membuat bingung para pemilih. Di sisi lain, kerumitan itu membuat hasil pemilu sangat lambat untuk diketahui. 

Apabila merujuk pada prinsip pemilu yang benar dan adil, Pemilu 2019 tidak memenuhi standar.

Terutama dari segi kemudahan bagi pemilih serta hasil pemilu yang cepat.

"Tidak mudah digunakan (Pemilu 2019) terlihat dari jumlah surat suara tidak sah yang tinggi," kata dia.

Dari hasil penelitian Perludem yang dimuat buku tersebut, terdapat disparitas angka surat suara tidak sah yang ditemukan di area penelitian, yakni daerah pemilihan Provinsi Lampung dan Jawa Barat.

Di Provinsi Lampung, terdapat 86.311 surat suara tidak sah untuk Pilpres, 544.007 surat suara tidak sah untuk Pemilu DPR, dan 562.619 surat suara tidak sah untuk Pemilu DPRD Provinsi.

Sementara di Jawa Barat, terdapat 648.065 surat suara tidak sah Pilpres, 2.970.984 Pemilu DPR, dan 3.659.012 Pemilu DPRD Provinsi.

Baca juga: Ini 3 Catatan Bawaslu untuk KPU tentang Pelaksanaan Pemilu 2019

Dari segala kerumitan itu, hasil pemilu juga tak bisa diketahui secara cepat. Dampaknya, banyak berita bohong dan teori konspirasi yang muncul di masyarakat. Itu juga jadi persoalan pada Pemilu 2019.

"Sedangkan hasilnya (Pemilu) belum mampu cepat karena harus tunggu 35 hari setelah pencoblosan. Di masa menunggu itu banyak teori konspirasi yang muncul," kata dia.

Menurut Titi, meskipun ada alat jaga yang dinamakan Situng, namun kerap terjadi kegagalan teknis. Nyatanya, hasil situng baru bisa terlihat setelah hasil penghitungan manual diumumkan.

Oleh karena itu, kata dia, pemilu ke depan harus mampu menciptakan yang mudah digunakan dan hasilnya bisa cepat.

"Hasil cepat ini bisa mencegah spekulasi dan konspirasi di masyarakat," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X