Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Poin Kebijakan Pemerintah RI Terkait Corona dan Kepulangan WNI dari Wuhan

Kompas.com - 02/02/2020, 17:14 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri menggelar rapat terbatas seputar mewabahnya virus Corona dan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China.

Rapat itu berlangsung di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (2/2/2020).

Usai rapat yang digelar tertutup itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan enam poin pernyataan pemerintah soal kepulangan WNI dan kebijakan antisipatif terkait corona melalui konferensi pers. 

Baca juga: Mensos Minta Masyarakat Natuna Tak Khawatir Terkait Isolasi WNI dari Wuhan

Dalam konferensi pers tersebut tampak, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Berikut enam poin yang disampaikan Menlu seperti dirangkum Kompas.com:

1. 285 WNI akan Diobservasi

Retno mengungkapkan, pemerintah sudah memulangkan 243 WNI dari Wuhan.

Dari jumlah itu, lima orang di antaranya adalah tim aju atau tim pendahulu.

Baca juga: Menlu: 243 WNI Dipulangkan dari Wuhan, Total 285 Orang Diobservasi

Selain kepada 243 orang, observasi juga akan dilakukan terhadap 42 orang tim penjemput.

Mereka akan menjalani masa observasi selama 14 hari di Natuna, Kepulauan Riau.

"Sehingga total orang yang akan menjalankan obervasi adalah 285. Sampai saat ini alhamdulilah mereka dalam kondisi sehat," tutur Retno.

2. Menkes Berkantor di Natuna

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna. Nantinya, Retno mengatakan, juru bicara Menkes akan memberi keterangan pers terkait perkembangan terkini.

"Juru bicara dari Menteri Kesehatan dari waktu ke waktu akan menyampaikan update perkembangan," ujar Retno.

3. Penerbangan Ditutup

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup penerbangan dari dan ke China mulai Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Pemerintah Indonesia Resmi Tutup Penerbangan dari dan ke China

"Penerbangan langsung dari dan ke mainland RRT (China) ditunda sementara, mulai Rabu, pukul 00.00 WIB," kata Retno.

4. Dilarang Masuk dan Transit di Indonesia

Pemerintah juga telah memutuskan, pendatang dari China tidak diperkenankan masuk dan transit di Indonesia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com