Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/02/2020, 17:03 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta masyarakat untuk tak bepergian ke China untuk semenatara waktu.

Kebijakan tersebut merupakan dampak dari mewabahnya virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China.

Langkah itu juga diputuskan setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2/2020).

"Pemerintah meminta warga negara Indonesia untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke China," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers seusai rapat di Pangkalan TNI AU Halim Perdahanakusuma.

Baca juga: RI Tangguhkan Fasilitas Bebas Visa dan Visa On Arrival bagi WN China


Dalam konferensi pers tersebut, Menlu didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

Total ada enam poin yang disampaikan Retno dalam konferensi pers tersebut.

Poin lainnya, Menlu menyampaikan bahwa pemerintah sudah memulangkan 243 WNI dari Wuhan China, lima di antaranya adalah tim aju atau tim pendahulu.

Sebanyak 285 orang, yang terdiri dari 243 WNI yang baru dievakuasi dan 42 orang tim penjemput akan diobservasi di Natuna, Kepulauan Riau.

Menlu juga menyampaikan bahwa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto akan berkantor di Natuna. Perkembangan terkait observasi akan disampaikan Kemenkes melalui juru bicara Menkes.

Lalu, pemerintah pun memutuskan untuk menunda penerbangan dari dan ke China.

Pemerintah juga untuk sementara tidak mengizinkan siapapun yang sudah tinggal di China selama 14 hari, masuk ke Indonesia. 

Baca juga: Menlu: 243 WNI Dipulangkan dari Wuhan, Total 285 Orang Diobservasi

"Semua pendatang yang tiba dari mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diizinkan untuk masuk dan melakukan transit," ujar Retno.

Menlu juga mengungkapkan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan dan visa on arrival bagi warga china untuk sementara dihentikan.

Belum ditentukan hingga kapan kebijakan penghentian terkait bebas visa tersebut diberlakukan.

Di China, pemerintah setempat mengumumkan korban meninggal virus corona sudah mencapai 304 orang setelah muncul 45 laporan kematian dalam 24 jam terakhir.

Terbaru, WHO mengumumkan pria berusia 44 tahun yang meninggal di Filipina karena Corona. Itu adalah kasus pertama yang meninggal dunia di luar China.

Baca juga: Update 2 Februari 2020: 14.380 Konfirmasi Virus Corona dan 304 Tewas

Patogen dengan kode 2019-nCov juga memunculkan 2.590 kasus infeksi baru, dan membuat korban yang terpapar hampir menyentuh level 14.500 di sana.

Jumlah korban yang terpapar jauh melampui wabah Sindrom Pernapasan Akut Parah (SARS) yang melanda pada 2002 sampai 2003 silam.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Surya Paloh Datangi Golkar, PPP: Saling Berkunjung Bukan Sebuah Ketakutan

Nasional
Bantah Putri Candrawathi Selingkuh dengan Yosua, Pengacara: Jaksa Sebarkan Fitnah dan Stigma Negatif

Bantah Putri Candrawathi Selingkuh dengan Yosua, Pengacara: Jaksa Sebarkan Fitnah dan Stigma Negatif

Nasional
Komisi III DPR Tunda Pertemuan dengan Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Komisi III DPR Tunda Pertemuan dengan Keluarga Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka

Nasional
Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Keluarkan Nasdem dari Kabinet Bisa Jadi Bumerang bagi Jokowi

Nasional
Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Respons Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Gerindra: Kita Kedepankan Politik Tanpa Perpecahan

Nasional
Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Panglima TNI Mutasi Pangkoarmada II Laksda Hutabarat ke Wantannas

Nasional
PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan ketimbang Nasdem ke KIB

PKS Yakin Golkar Lebih Berpeluang Gabung Koalisi Perubahan ketimbang Nasdem ke KIB

Nasional
Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Perjalanan? Ini Kata Satgas Covid-19

Nasional
Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Buka Penyelidikan Baru, Bareskrim Juga Dalami Unsur TPPU di Kasus Indosurya

Nasional
Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Substansi Putusan MK Berubah, 9 Hakim dan 2 Panitera Dilaporkan ke Polisi

Nasional
PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

PKB Usul Pilgub Langsung Dihapus, KPU Anggap Perlu Putusan MK

Nasional
Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Vonis Putri Candrawathi Dijadwalkan Tanggal 13 Februari 2023, Bareng Ferdy Sambo

Nasional
Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Kubu Putri Candrawathi Ingatkan JPU Tak Semakin Sesat Pikir dan Merasa Benar Sendiri

Nasional
Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Panglima Yudo Mutasi-Promosi 84 Perwira TNI, Brigjen Rafael Jadi Danpaspampres

Nasional
KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK Kembali Panggil Sekjen JokPro, Jadi Saksi Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.