Soal Jiwasraya, Demokrat: Kenapa Pak SBY Selalu Disebut "Baper"?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak "baper" terkait kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Herman merespons anggapan SBY baper lantaran menanggapi kasus Jiwasraya dengan sebuah tulisan di Facebook.

"Kenapa selalu Pak SBY disebut "baper"? Padahal kalau melihat substansi yang dituangkan di dalam artikel itu, itu bisa ditangkap secara positif," ungkap Herman dalam acara diskusi di Warung Upnormal, Jakarta Pusat, Minggu (2/2/2020).

Baca juga: Ditarik dari KPK, Jaksa Yadyn Merasa Terhormat Tangani Kasus Jiwasraya

Dalam pandangannya, SBY berbicara karena masalah Jiwasraya menyangkut kerugian negara, yang berdasarkan penghitungan sementara Kejaksaan Agung sebesar Rp 13,7 triliun.

Maka dari itu, Herman menuturkan, kasus tersebut jangan dianggap enteng.

"Apakah ini bisa kemudian juga menjadi pemicu sistemik krisis ekonomi di indonesia? Ya ini peringatan, ini lampu kuning, jangan dianggap enteng," tuturnya.

Kemudian, hal lain yang menjadi perhatian adalah munculnya keresahan para nasabah Jiwasraya terkait pengembalian kerugian.

Lebih lanjut, Herman juga meminta agar kasus tersebut dibahas berdasarkan data. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar publik turut mengetahui kasus tersebut.

"Berbicara sesuatu hal harus berdasarkan terhadap data, kalau kemudian menyalahkan 10 tahun yang lalu tidak ada data, ya akhirnya kita ayo buka saja kepada publik,"

Sebelumnya, SBY buka suara perihal perkembangan terkini kasus dugaan korupsi di Jiwasraya lewat tulisan yang diunggah di akun Facebook resminya.

Ia merasa heran mengapa semua pihak menyalahkan pemerintahannya atas kasus tersebut.

SBY mengatakan, awalnya dia tidak merasa terusik dengan keberadaan kasus Jiwasraya.

Termasuk, ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.

Baca juga: Pembayaran Polis Nasabah Jiwasraya Diusulkan Tak Pakai APBN

Namun, SBY mulai merasa terusik ketika muncul upaya membangun opini bahwa kasus Jiwasraya terjadi di pemeritahannya.

SBY tidak menyangka isu kasus Jiwasraya malah dialihkan ke soal kinerja pemerintahan pada masa ia memimpin.

Dalam tulisannya itu, SBY juga menyarankan pemerintah melakukan 7 hal untuk penyelesaian kasus Jiwasraya.