Kompas.com - 01/02/2020, 21:57 WIB
Wasekjen PDI-P Sadarestuwati di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAWasekjen PDI-P Sadarestuwati di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) angkat bicara terkait penolakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna yang tak ingin daerahnya jadi tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan, China.

Wasekjen PDI-P Sadarestuwati mengatakan, virus corona yang melanda China sudah menjadi isu dunia internasional.

Karena itu, pemerintah harus mencari tempat yang bisa diterima semua pihak.

Baca juga: Warga Natuna Datangi Koramil, Protes Karantina WNI dari Wuhan

"Di beberapa negara sudah menutup untuk masuknya turis asing, khususnya dari China. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus mencarikan tempat yang di mana bisa dijadikan tempat untuk menampung saudara-saudara kita yang baru pulang dari Wuhan," ujar Sadarestuwati di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Di sisi lain, pihaknya berharap ada negoisasi yang dilakukan pemerintah menyusulnya penolakan Pemkab Natuna.

"Tentunya nanti ada lobi lobi, ada pembicaraan dari pemerintah dengan pemerintah kabupaten," katanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, menolak daerahnya dijadikan sebagai tempat isolasi WNI yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Wakil Bupati (Wabup) Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Baca juga: Anggota Komisi I Imbau Warga Natuna Tetap Tenang Atas Rencana Kedatangan WNI dari Wuhan

Ngesti menegaskan Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat. Bahkan Pemkab Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.