Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Kedatangan WNI Wuhan ke Warga Natuna

Kompas.com - 01/02/2020, 18:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyosialisasikan rencana menempatkan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan ke Natuna, Kepulauan Riau.

Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekhawatiran berlebih dari masyarakat di Natuna atas kedatangan WNI dari Wuhan.

"Ya saya harapkan, pemerintah bisa menyosialisasikan terkait dengan rencana tersebut, sehingga memang masyarakat yang ada di wilayah tersebut tidak khawatir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Puan mengatakan, pemerintah sudah mempersiapkan rencana evakuasi dan tempat karantina bagi WNI di Natuna.

Baca juga: WNI dari Wuhan Akan Diisolasi di Natuna

Oleh karenanya, ia berharap tidak terjadi gejolak sosial di Natuna.

"Siaga 1 kesiapan dari pemerintah terkait, hal ini tentu saya harapkan sudah diantisipasi sehingga tak menimbulkan gejolak sosial di wilayah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menuju ke Natuna untuk menyambut kedatangan WNI dari Wuhan.

Ia meyakini, proses karantina di Natuna dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Mungkin saya rasa sudah tiba di Natuna, saat ini. Dan tentu saja mengikuti prosedur isolasi untuk menjaga kesehatan mereka dan tidak membuat adanya indikasi penularan virus tersebut," pungkasnya.

Baca juga: Warga Natuna Datangi Koramil, Protes Karantina WNI dari Wuhan

Sebelumnya diberitakan, informasi yang menyebutkan 243 WNI dari Wuhan, China, akan dikarantina di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna belum pasti.

Namun, sejumlah warga Natuna sudah mulai cemas dan ketakutan, bahkan secara spontan warga tersebut langsung mendatangi Gedung DPRD Natuna, Jumat (31/1/2020) malam, berharap agar rencana yang belum pasti ini dibatalkan.

Di Gedung DPRD Natuna, ratusan warga ini langsung menyampaikan keluhannya yang pada intinya mereka menolak jika Natuna dijadikan sebagai tempat karantina untuk 243 WNI dari Wuhan, China.

Agus, pemuda Natuna yang dihubungi melalui telepon mengatakan pada dasarnya warga Natuna meminta agar lokasi karantina tidak dilakukan di Natuna.

Baca juga: Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

"Kami sepakat menolak keras rencana pemerintah pusat ini," kata Agus.

Agus menilai, Natuna merupakan pulau kecil dan padat penduduk, hal itulah yang menjadi kekhawatirannya jika dilakukan proses karantina di Natuna.

Senada juga diungkapkan anggota DPRD Provinsi Kepri asal Natuna, Hadi Chandra yang juga meminta agar kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Natuna sebagai wilayah karantina ditinjau ulang.

"RSUD di Natuna fasilitas medis dan sarana pendukung tidak memadai, jadi bagaimana bisa RSUD Natuna dijadikan sebagai tempat untuk karantina WNI dari Wuhan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com