Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Sosialisasi Kedatangan WNI Wuhan ke Warga Natuna

Kompas.com - 01/02/2020, 18:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah menyosialisasikan rencana menempatkan warga negara Indonesia (WNI) dari Wuhan ke Natuna, Kepulauan Riau.

Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekhawatiran berlebih dari masyarakat di Natuna atas kedatangan WNI dari Wuhan.

"Ya saya harapkan, pemerintah bisa menyosialisasikan terkait dengan rencana tersebut, sehingga memang masyarakat yang ada di wilayah tersebut tidak khawatir bahwa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata Puan di Balairung Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/2/2020).

Puan mengatakan, pemerintah sudah mempersiapkan rencana evakuasi dan tempat karantina bagi WNI di Natuna.

Baca juga: WNI dari Wuhan Akan Diisolasi di Natuna

Oleh karenanya, ia berharap tidak terjadi gejolak sosial di Natuna.

"Siaga 1 kesiapan dari pemerintah terkait, hal ini tentu saya harapkan sudah diantisipasi sehingga tak menimbulkan gejolak sosial di wilayah tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menuju ke Natuna untuk menyambut kedatangan WNI dari Wuhan.

Ia meyakini, proses karantina di Natuna dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Mungkin saya rasa sudah tiba di Natuna, saat ini. Dan tentu saja mengikuti prosedur isolasi untuk menjaga kesehatan mereka dan tidak membuat adanya indikasi penularan virus tersebut," pungkasnya.

Baca juga: Warga Natuna Datangi Koramil, Protes Karantina WNI dari Wuhan

Sebelumnya diberitakan, informasi yang menyebutkan 243 WNI dari Wuhan, China, akan dikarantina di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna belum pasti.

Namun, sejumlah warga Natuna sudah mulai cemas dan ketakutan, bahkan secara spontan warga tersebut langsung mendatangi Gedung DPRD Natuna, Jumat (31/1/2020) malam, berharap agar rencana yang belum pasti ini dibatalkan.

Di Gedung DPRD Natuna, ratusan warga ini langsung menyampaikan keluhannya yang pada intinya mereka menolak jika Natuna dijadikan sebagai tempat karantina untuk 243 WNI dari Wuhan, China.

Agus, pemuda Natuna yang dihubungi melalui telepon mengatakan pada dasarnya warga Natuna meminta agar lokasi karantina tidak dilakukan di Natuna.

Baca juga: Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

"Kami sepakat menolak keras rencana pemerintah pusat ini," kata Agus.

Agus menilai, Natuna merupakan pulau kecil dan padat penduduk, hal itulah yang menjadi kekhawatirannya jika dilakukan proses karantina di Natuna.

Senada juga diungkapkan anggota DPRD Provinsi Kepri asal Natuna, Hadi Chandra yang juga meminta agar kebijakan pemerintah pusat untuk menjadikan Natuna sebagai wilayah karantina ditinjau ulang.

"RSUD di Natuna fasilitas medis dan sarana pendukung tidak memadai, jadi bagaimana bisa RSUD Natuna dijadikan sebagai tempat untuk karantina WNI dari Wuhan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com