Wadah Pegawai KPK Minta Penarikan Penyidik dan Jaksa Jangan di Tengah Jalan

Kompas.com - 31/01/2020, 20:32 WIB
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo bersama Jaksa KPK Yadyn Palebangan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo bersama Jaksa KPK Yadyn Palebangan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wadah Pegawai KPK meminta penarikan penyidik dan jaksa yang bertugas di KPK ke lembaga asal tidak dilakukan di tengah masa tugas mereka. 

Ketua WP KPK Yudi Purnomo mengatakan, pihak Polri dan Kejagung harusnya baru menarik para penyidik dan jaksa yang ditugaskan ke KPK ketika masa tugas mereka di KPK telah berakhir.

"Kami meminta agar ke depannya harus ada peraturan yang mengikat terkait dengan ketika ada pegawai negeri yqng dipekerjakan di KPK itu harus benar-benar tuntas masa periodenya," kata Yudi di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Jaksa KPK yang Ditarik ke Kejagung Ikuti Kasus Wahyu Setiawan dari Awal

Hal tersebut disampaikan Yudi menyusul penarikan jaksa Yadyn dan Sugeng yang dilakukan oleh Kejagung sebelum habisnya masa tugas Yadyn dan Sugeng di KPK.

Yudi mengatakan, KPK selama ini tidak dapat berbuat apa-apa ketika Polri atau Kejagung menarik pegawainya dari KPK meskipun masa tugas pegawai tersebut masih lama.

Yudi khawatir, penarikan penyidik dan jaksa di tengah jalan ini akan melemahkan KPK.

Sebab, penarikan penegak hukum tersebut akan mempengaruhi proses penanganan perkara oleh KPK.

"Ketika ditarik, yang terjadi adalah, pertama, kasusnya akan jadi tunggakkan. Kedua, tidak ada regenerasi. Oleh karena itu KPK harus benar-benar diperkuat," ujar Yudi.

Ia pun mengaku heran mengapa penarikan penyidik dan jaksa kerap dilakukan ketika KPK menangani kasus besar atau kasus yang melibatkan orang-orang besar.

"Jangan sampai nanti narasi pelemahan pemberantasan korupsi benar-benar terjadi dan yang kemudian masyarakat akan menjadi pesimisme terhadap upaya untuk memberantas korupsi di negeri kita," kata Yudi.

Baca juga: Ditarik dari KPK, Jaksa Yadyn Merasa Terhormat Tangani Kasus Jiwasraya

Diberitakan, Kejaksaan Agung menarik dua orang jaksa yang selama ini bertugas di KPK yakni Yadyn Palebangan dan Sugeng.

Padahal, masa tugas mereka berlaku Maret 2022 dan bisa diperpanjang hingga 2024.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Polri: Kalau Demonstrasi Sudah Anarkis, Polisi akan Bertindak...

Nasional
Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Tindaklanjuti Putusan Bawaslu, KPU Tetapkan 3 Eks Koruptor jadi Calon Kepala Daerah

Nasional
Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Pemda Diminta Tegakkan Protokol Kesehatan Selama Libur Panjang

Nasional
Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Azwar Anas Beberkan Persiapan Protokol Kesehatan di Banyuwangi Jelang Liburan

Nasional
Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Bareskrim Tunda Pemeriksaan Petinggi KAMI Ahmad Yani

Nasional
Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Satgas Ingatkan Kepala Daerah agar Transparan soal Data Kasus Covid-19

Nasional
Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Singgung Rendahnya Indeks Pembangunan Pemuda, Menko PMK Ingatkan Kolaborasi Semua Pihak

Nasional
Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Jelang Libur Panjang, Kemendagri Imbau Pemda Siapkan Protokol Kesehatan di Lokasi Wisata

Nasional
Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Kejagung: Kerugian Negara akibat Kasus Korupsi Impor Tekstil Sebesar Rp 1,6 Triliun

Nasional
Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Maulid Nabi, Kemenag Imbau Hindari Kegiatan yang Ciptakan Kerumunan

Nasional
Walhi Kecam Pembangunan 'Jurassic Park Komodo', Tak Berbasis Keilmuan

Walhi Kecam Pembangunan "Jurassic Park Komodo", Tak Berbasis Keilmuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X