Putri Arab Saudi Kenal Penipunya di Malaysia, Sering Bertemu, hingga Undang ke Saudi

Kompas.com - 31/01/2020, 19:01 WIB
Nampak depan Vila Kama dan Amrita Tedja di Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Gianyar. KOMPAS.com/IMAM ROSIDINNampak depan Vila Kama dan Amrita Tedja di Banjar Sala, Desa Pejeng Kawan, Gianyar.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua penipu yang merugikan Putri Arab Saudi Lolowah binti Mohammed bin Abdullah Al-Saud pernah berkunjung ke Arab Saudi untuk bertemu sang putri.

Demikian diungkapkan kuasa hukum Putri Lolowah, I Wayan Mudita, ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (31/1/2020).

"Jadi pasca-kenal di Malaysia itu, mereka sering bertemu, dan bahkan pernah diundang ke Arab," ujar Wayan.

Baca juga: 6 Fakta Kasus Penipuan yang Rugikan Putri Arab Saudi Rp 512 Miliar...

Menurut dia, kunjungan itu terjadi pada rentang waktu antara tahun 2013-2018 untuk membahas proyek pembangunan vila.

Wayan mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa kali kunjungan tersebut terjadi. Namun, ia menuturkan, pertemuan itu terjadi lebih dari dua kali.

Ia pun membeberkan bahwa pihaknya memiliki bukti percakapan terkait kunjungan dua tersangka ke Arab Saudi.

Wayan mengatakan, kedua pelaku memang berhubungan langsung dengan Putri Lolowah selama ini.

"Jadi permintaan kepada princess, tolong kami ada sekian orang akan ke Arab, tolong sediakan kamar, itu ada chatting-chatting itu," kata dia. 

Putri Lolowah dan salah satu tersangka yang berinisial EAH memiliki hubungan antara bos dengan karyawan.

Baca juga: Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Hanya Habiskan Puluhan Miliar untuk Bangun Vila di Bali

EAH bekerja di perusahaan tempat Putri Lolowah berinvestasi di Malaysia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Ajak Kepala Daerah Bangkit Bersama Tangani Covid-19 serta Dampaknya

Mendagri Ajak Kepala Daerah Bangkit Bersama Tangani Covid-19 serta Dampaknya

Nasional
BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

Nasional
Ditjen Pemasyarakatan Telusuri Kebobrokan Rutan Salemba yang Diungkap Surya Anta

Ditjen Pemasyarakatan Telusuri Kebobrokan Rutan Salemba yang Diungkap Surya Anta

Nasional
Cerita Surya Anta di Penjara: Dipalak Hingga Bebas Jual Beli Sabu...

Cerita Surya Anta di Penjara: Dipalak Hingga Bebas Jual Beli Sabu...

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Semua RS

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Berlaku untuk Semua RS

Nasional
Jaksa Agung: Kejaksaan Tuntaskan 95.000 Kali Sidang Daring

Jaksa Agung: Kejaksaan Tuntaskan 95.000 Kali Sidang Daring

Nasional
Mendagri Larang Petahana Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Mendagri Larang Petahana Cantumkan Identitas di Kemasan Bansos

Nasional
Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Doni Monardo: Presiden Ingatkan Pendidikan Berbasis Asrama Waspada Covid-19

Nasional
Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Rapat Bareng Komisi III, Dirjen Imigrasi Beberkan Alur Orang Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Kemenkes: Bukan Harga Eceran Alat, Rp 150.000 Tarif Pemeriksaan Rapid Test

Nasional
Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Nasional
Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Dirjen Imigrasi Akui Tak Semua Perbatasan Indonesia Ada Pos Pemeriksaan

Nasional
Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

Nasional
Diksi 'New Normal' Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Diksi "New Normal" Salah, Pemerintah Disarankan Pakai Istilah yang Dimengerti Publik

Nasional
Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Komisi VIII: Banyak Masyarakat Salah Paham soal New Normal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X