Temuan Komnas HAM soal Aksi Mahasiswa Tuntut Perppu KPK Tuai Kritik

Kompas.com - 31/01/2020, 18:57 WIB
Tim Advokasi untuk Demokrasi di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (31/1/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYATim Advokasi untuk Demokrasi di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi mengkritik Komnas HAM terkat temuannya atas peristiwa 24-30 September 2019.

Peristiwa itu merujuk pada penyampaian aspirasi mahasiswa dan pelajar terhadap RUU Komisi Pemberantasan Korupai dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Dari laporan Komnas HAM, kita tidak mendapatkan laporan dalam bentuk hard copy yang naratif. Kita hanya mendapatkan laporan dalam bentuk persentase," ujar Kepala Advokasi LBH Jakarta Nelson Nikodemus Simamora di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

"Kita masih menantikan juga Komnas HAM untuk membuka, sebetulnya narasinya dari Komnas HAM seperti apa? Kita jangan hanya diberikan dari persentase saja," tambahnya.

Baca juga: Survei: Aksi Mahasiswa Disambut Positif, tetapi Tak Setuju Pelajar Ikut-ikutan

Dalam laporan Komnas HAM, terdapat 1.489 orang di Jakarta ditangkap.

Total orang yang ditangkap terdiri dari 94 orang swasta, 328 orang umum, 648 pelajar, 254 mahasiswa, dan 165 orang tidak bekerja atau preman per 15 Oktober 2019.

Kemudian 1.109 orang dibebaskan karena terbukti tidak bersalah, 92 orang diversi, 218 orang ditangguhkan, 70 orang ditahan, dan 380 orang berstatus tersangka.

Selanjutnya, dari 380 tersangka tercatat memiliki peran diduga membawa senjata tajam sebanyak 2 orang. Kemudian perusak pos polantas dan pembawa bom molotov 2 orang.

Baca juga: Bahas Kekerasan Berulang Aparat, Komnas HAM Segera Bertemu Kapolri hingga Presiden

Lalu melempar batu ke petugas 91 orang, mendokumentasikan dan menyebarkan peristiwa 17 orang, peserta aksi 133 orang, dan tidak mengindahkan perintah petugas 133 orang.

Nelson menyebut, laporan yang dikeluarkan pada 9 Januari 2020 itu tidak satupun data yang menunjukan apa yang sudah dilakukan Komnas HAM dalam kasus tersebut.

Dia mengungkapkan, hampir keseluruhan data-data temuan Komnas HAM diambil dari kepolisian.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Catatan Komnas HAM untuk Pemerintah Terkait Hak Asasi Manusia

Menurutnya, hal tersebut bisa menjadi alasan bahwa kepolisian sangat tertutup. Tetapi, Komnas HAM tak menyebutkan hal tersebut.

"Komnas HAM juga menyebut bahwa "telah terjadi pelanggaran prosedur tetap" oleh kepolisian. Padahal yang terjadi adalah penyiksaan (torture) terhadap massa aksi maupun orang-orang yang mendokumentasikan aksi yang ditangkap," katanya.

Adapun terdapat lima upaya yang dilakukan Komnas HAM dalam kasus tersebut. Antara lain audiensi dan pengaduan, pembentukan tim pasca aksi, pemantauan lapangan, pemanggilan dan klarifikasi, serta media monitoring.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X