Kementerian PPPA Targetkan Tahun 2024 Perkawinan Anak Turun 8,4 Persen

Kompas.com - 31/01/2020, 16:06 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati KOMPAS.COM/GHINAN SALMANMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menargetkan tahun 2024 angka perkawinan anak bisa turun hingga 8,4 persen.

Selama 2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka perkawinan anak masih ada di 11,2 persen.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan 20 provinsi yang angka perkawinan anaknya tinggi untuk melakukan gerakan pencegahan melalui penandatanganan pakta integritas Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBBER PPA), Jumat (31/1/2020).

Baca juga: KPAI: Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi di Desa

"Saya mengharapkan komitmen kementerian/lembaga, pemda yang sudah tandatangani pakta integritas mudah-mudahan dengan gerakan bersama perkawinan anak ini," ujar Ayu saat membuka acara penandatangan pakta integritas di Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (31/1/2020).

Saat ini, data yang dimiliki PPPA menunjukkan, ada sebanyak 43,8 juta anak yang melakukan perkawinan dini.

Jumlah tersebut 55 persen dari total jumlah anak-anak di Indonesia yang berjumlah 79,6 juta.

Baca juga: Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini...

Ayu mengatakan, anak perempuan secara fisik belum siap mengandung dan melahirkan.

Oleh karena itu, dengan perkawinan anak maka akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak.

"Tidak hanya itu, komposisi kematian dan keguguran juga akan tinggi. Termasuk risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak," kata dia.

Adapun ke-20 provinsi yang menandatangani pakta integritas itu adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Baca juga: Pernikahan Dini karena Ekonomi Masih Marak Terjadi di Rembang

Kemudian Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua.

Selain dengan pemerintah daerah dari 20 provinsi, Kementerian PPPA juga menandatangani pakta integritas tersebut dengan beberapa lembaga masyarakat serta komunitas.

"Mudah-mudahan adanya tanda tangan pakta integritas yang perkawinannya di atas tinggi rata-rata nasional, komitmen bersama dari lintas agama, masyarakat dunia usaha, tak hanya seremonial. Harapan saya bagaimana implementasinya yang harus diwujudkan di masyarakat," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X