Kementerian PPPA Targetkan Tahun 2024 Perkawinan Anak Turun 8,4 Persen

Kompas.com - 31/01/2020, 16:06 WIB
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati KOMPAS.COM/GHINAN SALMANMenteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmavati

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menargetkan tahun 2024 angka perkawinan anak bisa turun hingga 8,4 persen.

Selama 2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka perkawinan anak masih ada di 11,2 persen.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan 20 provinsi yang angka perkawinan anaknya tinggi untuk melakukan gerakan pencegahan melalui penandatanganan pakta integritas Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBBER PPA), Jumat (31/1/2020).

Baca juga: KPAI: Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi di Desa

"Saya mengharapkan komitmen kementerian/lembaga, pemda yang sudah tandatangani pakta integritas mudah-mudahan dengan gerakan bersama perkawinan anak ini," ujar Ayu saat membuka acara penandatangan pakta integritas di Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (31/1/2020).

Saat ini, data yang dimiliki PPPA menunjukkan, ada sebanyak 43,8 juta anak yang melakukan perkawinan dini.

Jumlah tersebut 55 persen dari total jumlah anak-anak di Indonesia yang berjumlah 79,6 juta.

Baca juga: Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini...

Ayu mengatakan, anak perempuan secara fisik belum siap mengandung dan melahirkan.

Oleh karena itu, dengan perkawinan anak maka akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak.

"Tidak hanya itu, komposisi kematian dan keguguran juga akan tinggi. Termasuk risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak," kata dia.

Adapun ke-20 provinsi yang menandatangani pakta integritas itu adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Baca juga: Pernikahan Dini karena Ekonomi Masih Marak Terjadi di Rembang

Kemudian Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua.

Selain dengan pemerintah daerah dari 20 provinsi, Kementerian PPPA juga menandatangani pakta integritas tersebut dengan beberapa lembaga masyarakat serta komunitas.

"Mudah-mudahan adanya tanda tangan pakta integritas yang perkawinannya di atas tinggi rata-rata nasional, komitmen bersama dari lintas agama, masyarakat dunia usaha, tak hanya seremonial. Harapan saya bagaimana implementasinya yang harus diwujudkan di masyarakat," kata dia.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Antisipasi Lonjakan Pasien, Satgas Covid-19 Siapkan Tower 4 Wisma Atlet

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X