Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kementerian PPPA Targetkan Tahun 2024 Perkawinan Anak Turun 8,4 Persen

Kompas.com - 31/01/2020, 16:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Puspayoga menargetkan tahun 2024 angka perkawinan anak bisa turun hingga 8,4 persen.

Selama 2018, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka perkawinan anak masih ada di 11,2 persen.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberdayakan 20 provinsi yang angka perkawinan anaknya tinggi untuk melakukan gerakan pencegahan melalui penandatanganan pakta integritas Gerakan Bersama Pencegahan Perkawinan Anak (GEBBER PPA), Jumat (31/1/2020).

Baca juga: KPAI: Angka Pernikahan Dini Lebih Tinggi di Desa

"Saya mengharapkan komitmen kementerian/lembaga, pemda yang sudah tandatangani pakta integritas mudah-mudahan dengan gerakan bersama perkawinan anak ini," ujar Ayu saat membuka acara penandatangan pakta integritas di Kementerian PPPA, Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (31/1/2020).

Saat ini, data yang dimiliki PPPA menunjukkan, ada sebanyak 43,8 juta anak yang melakukan perkawinan dini.

Jumlah tersebut 55 persen dari total jumlah anak-anak di Indonesia yang berjumlah 79,6 juta.

Baca juga: Ini Akibat yang Terjadi dari Pernikahan Dini...

Ayu mengatakan, anak perempuan secara fisik belum siap mengandung dan melahirkan.

Oleh karena itu, dengan perkawinan anak maka akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak.

"Tidak hanya itu, komposisi kematian dan keguguran juga akan tinggi. Termasuk risiko perceraian dan pemberian pola asuh yang tidak tepat pada anak," kata dia.

Adapun ke-20 provinsi yang menandatangani pakta integritas itu adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Utara.

Baca juga: Pernikahan Dini karena Ekonomi Masih Marak Terjadi di Rembang

Kemudian Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jambi, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua.

Selain dengan pemerintah daerah dari 20 provinsi, Kementerian PPPA juga menandatangani pakta integritas tersebut dengan beberapa lembaga masyarakat serta komunitas.

"Mudah-mudahan adanya tanda tangan pakta integritas yang perkawinannya di atas tinggi rata-rata nasional, komitmen bersama dari lintas agama, masyarakat dunia usaha, tak hanya seremonial. Harapan saya bagaimana implementasinya yang harus diwujudkan di masyarakat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com