Kawal Kasus Jiwasraya, Parpol Pemerintah Pilih Panja agar Tak Gaduh

Kompas.com - 31/01/2020, 15:10 WIB
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengklarifikasi bahwa seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR sebenarnya bukan menolak pembentukan Panitia Khusus ( Pansus) dengan menggunakan hak angket terkait kasus dugaan korupsi di PT Jiwasraya (Persero).

Namun, fraksi parpol pendukung pemerintah merasa khawatir penanganan kasus itu nantinya akan menimbulkan kegaduhan politik apabila DPR membentuk Pansus.

"Sampai hari ini, posisi fraksi-fraksi yang berkoalisi di pemerintahan tidak berubah. Bukan menutup sama sekali pintu Pansus. Tetapi khawatir jika pengawasan masalah ini dengan pansus, yang muncul kegaduhan politik itu sendiri," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Arsul Sani berpendapat, kegaduhan politik itu sudah mulai terlihat melalui Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang angkat bicara terkait kasus Jiwasraya.

"Tanda-tanda kegaduhan itu justru ada ketika Pak SBY menulis di laman Facebook-nya. Kemudian ada dua menteri yang ditarget, berarti ini kan masalah yang akan mengemuka nanti, yang akan menghiasi ruang publik dan media, itu kan aspek politiknya," ujar dia.

Arsul Sani menegaskan, seluruh fraksi parpol pendukung pemerintah sepakat bahwa penanganan kasus dugaan korupsi fokus pada penyelamatan uang nasabah.

"Sedangkan kami itu sepakat yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana nasabah itu bisa mendapatkan pengembalian meskipun bertahap," ucap dia.

Baca juga: SBY Minta Telusuri Dugaan Korupsi Jiwasraya untuk Pemilu, Ini Kata Kejagung

Arsul menambahkan, ketika pertemuan partai koalisi pemerintah di Istana pada 14 Januari yang lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat menjelaskan penanganan kasus Jiwasraya.

Oleh karenanya, seluruh partai pendukung pemerintah memutuskan membentuk Panitia Kerja ( Panja) Jiwasraya.

"Karena ada Pak Erick (Menteri BUMN), kemudian kami tanya juga kepada Pak Erik rencana pemerintah seperti apa? kemudian Pak Erik menjelaskan mulai dari holdingisasi," ujar Arsul.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X