Kompas.com - 31/01/2020, 13:43 WIB
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wapres, Jakarta KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMJuru Bicara Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wapres, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang terganggu oleh kereta VVIP yang melintas setelah mengantar Wapres Ma'ruf Amin kunjungan kerja.

Permohonan maaf ini disampaikan setelah viralnya video yang menunjukkan kereta itu melintas di Stasiun Tanah Abang pada jam pulang kerja.

Kereta tersebut disoraki banyak penumpang yang tengah menunggu datangnya KRL. Kereta Ma'ruf membuat jadwal KRL diundur. 

Baca juga: KAI: Tidak Ada Wapres Maruf dalam Kereta yang Disoraki Calon Penumpang

"Sebagai jubir (Wapres), minta maaf. Minta maaf kepada rakyat yang merasa terganggu," ujar Masduki saat dihubungi wartawan, Jumat (31/1/2020).

Masduki mengakui, kereta tersebut memang telah membawa rombongan Wapres dan sejumlah menteri ke Lebak, Banten.

Menteri-menteri yang ikut serta antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat melintasi Stasiun Tanah Abang dan disoraki, di dalam kereta tersebut tidak ada penumpang.

Wapres Ma'ruf Amin dan rombongan telah turun di Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Ia mengatakan, perjalanan rombongan VVIP seperti presiden dan wapres kerap mengganggu kenyamanan publik.

Bukan hanya saat menggunakan kereta, melainkan pada saat presiden dan wapres menumpang kendaraan roda empat.

"Presiden/Wapres naik kendaraan biasa saja, pulang dari Halim Perdanakusuma ke kediamannya, rakyat yang ada di jalan pasti terganggu. Ketika naik pesawat di bandara yang sifatnya komersial pasti mengganggu penerbangan. Itu sama. Tidak hanya kereta," terang Masduki.

Masduki mengatakan, itu tidak sengaja dilakukan untuk mengganggu masyarakat.

Baca juga: Klarifikasi Jubir Wapres: Yang Disoraki Itu Kereta Kosong...

Namun, untuk menjalankan prosedur tetap pengamanan presiden dan wapres yang diatur undang-undang (UU) .

"Makanya saya bilang, karena ini di satu sisi menjalankan tugas kenegaraan, ada UU yang harus dilaksanakan seperti itu," kata dia. 

"Jadi ini sedang melaksanakan tugas negara, bahwa ada rakyat yang terganggu tidak hanya naik kereta, naik kendaraan biasa pun, rakyat distop di jalan itu juga terganggu," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

KPK Tahan Bupati Andi Merya dan Kepala BPBD Kolaka Timur Terkait Suap

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

WHO Ingatkan RI Belum Keluar dari Bahaya Covid-19 meski Kasus Turun

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD yang Terjaring OTT Tiba di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.