Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Jokowi: Menkumham Bisa Copot Bawahannya Tanpa Izin Presiden

Kompas.com - 31/01/2020, 12:17 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menanggapi langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang mencopot Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi.

Dini menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan kewenangan penuh Yasonna sebagai Menkumham.

Oleh karena itu, Yasonna tak harus berkonsultasi atau meminta izin Presiden Joko Widodo sebelum melakukan pencopotan.

"Karena Menkumham bisa saja mencopot siapapun dalam jajarannya tanpa harus berkonsultasi atau minta izin dulu ke Presiden," kata Dini saat dihubungi, Jumat (31/1/2020).

Baca juga: Yasonna Laoly Siap Mundur dari Jabatan Menkumham, Jika...

Kendati demikian, Dini mengaku tidak tahu apakah Yasonna sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan itu.

"Saya kurang tau teknis detailnya," kata dia.

Dini sendiri belum mengetahui apa sikap Presiden soal langkah Yasonna mencopot Sompie.
"Bapak kayaknya belum ngomong apa-apa soal ini," ujar dia.

Menurut Dini, Presiden hanya mengingatkan agar seluruh jajarannya hati-hati dalam menyampaikan pernyataan di media.

Peringatan ini disampaikan Presiden terkait Yasonna yang salah memberi informasi soal keberadaan eks caleg PDI-P yang juga buron KPK Harun Masiku.

Baca juga: TII: Mencopot Yasonna Jadi Ujian Komitmen Antikorupsi Jokowi

"Bapak kemarin mengingatkan kepada semua menteri-menterinya untuk berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Data harus dicek ulang sebelum disampaikan ke publik, jangan asal terima saja," ujar Dini.

Yasonna diketahui mencopot Ronny dari jabatan Dirjen Imigrasi tak lama setelah Ronny meralat informasi soal keberadaan Harun Masiku.

Ronny dan Yasonna sebelumnya menyebut Harun berada di luar negeri dan belum kembali ke Indonesia.

Namun belakangan Ronny mengakui bahwa Harun sudah kembali ke Indonesia sehari sebelum operasi tangkap tangan dilakukan.

Baca juga: Sikap Jokowi ke Yasonna Dinilai Terlalu Lembut

Yasonna sebagai Ketua DPP Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan PDI-P lantas membentuk tim independen yang menyelidiki kasus terlambatnya informasi kepulangan Harun Masiku ke Indonesia.

Yasonna yang beralasan mencopot Ronny agar memudahkan penyelidikan dan menghindari konflik kepentingan.

Presiden Jokowi sendiri enggan mengomentari pencopotan Ronny Sompie ini. Ia meminta pencopotan tersebut ditanyakan ke Yasonna selaku pihak yang mencopot.

"Itu tanya ke Menkumham," ujar Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Puskesmas Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com