Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Lindungi Harun Masiku, Yasonna: Saya Belum Ingin Harakiri Politik

Kompas.com - 30/01/2020, 20:35 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku tidak pernah berupaya melindungi eks caleg PDI-P, Harun Masiku dalam kasus dugaan suap yang juga melibatkan eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Yasonna menegaskan, ia belum berniat mengakhiri karier politiknya hanya demi melindungi Harun.

"Saya kira intelektualitas saya belum seperti itu tololnya. Saya belum ingin melakukan harakiri politik hanya soal-soal begitu. Terlalu tolol saya," kata Yasonna di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: TII: Mencopot Yasonna Jadi Ujian Komitmen Antikorupsi Jokowi

Ia mengaku heran dengan opini publik yang menganggapnya melindungi Harun.

Yasonna pun menjelaskan soal pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Yasonna mengatakan, pencopotan itu agar Ronny dapat difungsionalkan dalam tim independen yang akan dibentuknya.

Tim independen bertugas mengusut sebab keterlambatan informasi kepulangan Harun.

"Makanya saya bilang bentuk tim independen. Lebih fair. Tadi saya ketemu BSSN. Dia mau di belakang, sudah mengirimkan ahli. Saya bilang, oke masuk," kata dia.

"Bareskrim Siber. Kalau Ombudsman tidak mau, ya enggak usah, tetapi kan saya mau supaya betul-betul transparan kan," kata Yasonna.

Baca juga: Yasonna Sebut Ronny Sompie Paling Bertanggung Jawab atas Informasi soal Harun Masiku

Dia yakin, keterlambatan informasi soal kepulangan Harun disebabkan kesalahan sistem.

Yasonna mengaku sudah sering menginstruksikan agar ada penggantian sistem di keimigrasian.

"Karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem," kata Yasonna.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menduga ada kaitan pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dengan pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ronny Sompie dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yang juga diketahui publik sebagai politikus PDI Perjuangan.

"Ya, jelas itu sangat berkaitan," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Yasonna Dinilai Buat Skandal atas Dugaan Pelanggaran Etik, Jokowi Diminta Bertindak

Menurut dia, seharusnya yang dicopot tidak hanya Ronny, tetapi juga Yasonna. 

"Padahal yang masyarakat sipil lihat lebih banyak konflik kepentingan dan dugaan menghalangi adalah Menkumham," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com