Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Lindungi Harun Masiku, Yasonna: Saya Belum Ingin Harakiri Politik

Kompas.com - 30/01/2020, 20:35 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku tidak pernah berupaya melindungi eks caleg PDI-P, Harun Masiku dalam kasus dugaan suap yang juga melibatkan eks komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Yasonna menegaskan, ia belum berniat mengakhiri karier politiknya hanya demi melindungi Harun.

"Saya kira intelektualitas saya belum seperti itu tololnya. Saya belum ingin melakukan harakiri politik hanya soal-soal begitu. Terlalu tolol saya," kata Yasonna di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: TII: Mencopot Yasonna Jadi Ujian Komitmen Antikorupsi Jokowi

Ia mengaku heran dengan opini publik yang menganggapnya melindungi Harun.

Yasonna pun menjelaskan soal pencopotan Ronny Sompie dari jabatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham.

Yasonna mengatakan, pencopotan itu agar Ronny dapat difungsionalkan dalam tim independen yang akan dibentuknya.

Tim independen bertugas mengusut sebab keterlambatan informasi kepulangan Harun.

"Makanya saya bilang bentuk tim independen. Lebih fair. Tadi saya ketemu BSSN. Dia mau di belakang, sudah mengirimkan ahli. Saya bilang, oke masuk," kata dia.

"Bareskrim Siber. Kalau Ombudsman tidak mau, ya enggak usah, tetapi kan saya mau supaya betul-betul transparan kan," kata Yasonna.

Baca juga: Yasonna Sebut Ronny Sompie Paling Bertanggung Jawab atas Informasi soal Harun Masiku

Dia yakin, keterlambatan informasi soal kepulangan Harun disebabkan kesalahan sistem.

Yasonna mengaku sudah sering menginstruksikan agar ada penggantian sistem di keimigrasian.

"Karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem," kata Yasonna.

Sebelumnya, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menduga ada kaitan pencopotan Direktur Jenderal Imigrasi Ronny F Sompie dengan pengusutan kasus dugaan suap yang melibatkan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ronny Sompie dicopot oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, yang juga diketahui publik sebagai politikus PDI Perjuangan.

"Ya, jelas itu sangat berkaitan," kata Isnur kepada Kompas.com, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: Yasonna Dinilai Buat Skandal atas Dugaan Pelanggaran Etik, Jokowi Diminta Bertindak

Menurut dia, seharusnya yang dicopot tidak hanya Ronny, tetapi juga Yasonna. 

"Padahal yang masyarakat sipil lihat lebih banyak konflik kepentingan dan dugaan menghalangi adalah Menkumham," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com