Meski Biaya Haji 2020 Tetap, Pelayanan untuk Jemaah Ditingkatkan

Kompas.com - 30/01/2020, 18:27 WIB
Suasana dia bersama jemaah haji asal Medan dan Tanjung Balai di Asrama Haji Medan, Kamis tadi pagi (12/9/2019). Doa bersama mereka gelar untuk wafatnya tokoh bangsa, BJ Habibie pada Rabu (11/9/2019). IstimewaSuasana dia bersama jemaah haji asal Medan dan Tanjung Balai di Asrama Haji Medan, Kamis tadi pagi (12/9/2019). Doa bersama mereka gelar untuk wafatnya tokoh bangsa, BJ Habibie pada Rabu (11/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelayanan haji tahun 2020 akan ditingkatkan meski biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tetap.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan, pihaknya dan Kementerian Agama (Kemenag) sudah menyepakatinya.

"Peningkatan jumlah makan, tahun lalu hanya 40 kali, maka untuk tahun 2020 sebanyak 50 kali tanpa tambahan biaya," kata Yandri usai rapat Komisi VIII dengan Kementerian Agama terkait penetapan BPIH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Tidak hanya itu, dari sisi katering juga akan mengalami perbaikan untuk konsumsi para jamaah dengan diberikan cita rasa nusantara.

Baca juga: Diputuskan DPR, Biaya Haji 2020 Tidak Naik

Kemudian, kata dia, layanan yang akan didapatkan para jamaah haji yang berangkat tahun ini adalah layanan akomodasi di Mekkah dan Madinah dengan sistem zonasi berdasarkan asal embarkasi.

"Ada juga pembaruan. Kalau selama ini Jawa Barat ditarik ke Cengkareng, untuk pertama kalinya atas kebijakan dan kesepakatan Menteri dan Komisi VIII akan kami berangkatkan dari Bandara Kertajati yang ada di Majalengka," ujar dia.

Selanjutnya, dari sisi pelayanan penerbangan yang biasanya ada dua perusahaan maskapai, kini ditambah menjadi empat.

Baca juga: 4 Maskapai Ini Akan Layani Penerbangan Haji 2020, Apa Saja?

Perusahaan tersebut adalah Garuda, Saudia, Flynas, dan Citilink.

Sebelumnya, BPIH tahun 1441 H atau tahun 2020 diputuskan tidak naik dan tetap sama seperti tahun 2019, yakni Rp 35.235.602.

Hal tersebut telah ditetapkan oleh DPR dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII BPIH dengan pemerintah, yang dalam hal ini adalah Panja BPIH Kementerian Agama (Kemenag) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Kemenag Beri Prioritas pada Lansia untuk Berangkat Haji di 2020

Keputusan tidak naiknya BPIH 2020 ini disetujui oleh seluruh fraksi yang ada di Komisi VIII.

Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang mengatakan, Panja Komisi VIII BPIH dan Panja BPIH Kemenag RI menyepakati asumsi nilai mata uang Dollar AS (USD) dan Saudi Arabia (SAR) digunakan sebagai dasar penghitungan BPIH Tahun 2020.

Adapun 1 USD ekuivalen dengan Rp 13.750 dan 1 SAR ekuivalen dengan Rp 3.666,67.

"Panja Komisi VIII DPR tentang BPIH tahun 1441 H/2020 M dan Panja BPIH Kemenag RI, menyepakati besaran rata-rata BPIH atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah adalah rata-rata Rp 35.235.602," ujar Marwan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X