Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Pemerintah Jamin Tak Ada Stigma Negatif untuk WNI yang Dievakuasi dari Wuhan

Kompas.com - 30/01/2020, 17:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan, pemerintah harus melindungi identitas para WNI yang akan dipulangkan dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Menurut dia, negara harus menjamin agar para WNI itu tidak mendapat stigma negatif oleh masyarakat sebagai pembawa virus corona.

"Orang-orang itu harus dilindungi. Salah satunya dengan melindungi identitas mereka untuk mengurangi adanya stigma (negatif). Jika tidak dilakukan maka pemerintah salah," ujar Choirul di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: INFOGRAFIK: Perbedaan Virus Corona Wuhan, SARS dan MERS

Langkah kedua, setelah para WNI itu tiba di Indonesia, pemerintah diminta memastikan mereka mendapatkan perlindungan atas kesehatan tubuhnya.

Sementara itu, jika nantinya ada dari WNI itu yang terpapar virus corona, Choirul meminta negara bertanggung jawab atas pengobatannya hingga pulih.

"Namun, tentu identitasnya sebaiknya dilindungi hingga dia firm (sudah pulih dan sehat)," tutur Choirul.

Baca juga: Cerita Keluarga Mahasiswa yang Terisolasi di Wuhan Khawatir Terjangkit Virus Corona

Komnas HAM pun meminta pemerintah untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat perihal virus korona dan bagaimana interaksi dengan individu yang terpapar.

Sehingga jika individu yang terpapar sudah sembuh, masyarakat sudah disiapkan untuk menerima mereka kembali.

"Jadi masyarakat juga disiapkan buat menerima. Kalau tidak ya dia akan distigma oleh masyarakat. Ketika ada stigma dan tidak ada proteksi dari negara maka negaranya salah," tegas Choirul.

Baca juga: 4 Negara Ini Siapkan Karantina bagi Warganya yang Dievakuasi dari Wuhan

Diberitakan, pemerintah berencana memulangkan para WNI yang kini masih berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Koordinasi melalui jalur diplomasi pun dilakukan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri China, agar rencana evakuasi tersebut dapat segera dilaksanakan.

"KBRI juga terus berkoordinasi dengan Kemlu China dan pemerintah Provinsi Hubei untuk akses bantuan logistik dan upaya pemulangan WNI ke Tanah Air," demikian bunyi keterangan tertulis resmi yang dikeluarkan Kemenlu, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Kampus di Wuhan Persilakan Mahasiswa Asing Pulang ke Tanah Air dengan Catatan...

Saat ini, ada 243 WNI yang berada di Provinsi Hubei yang tersebar di tujuh lokasi termasuk di Kota Wuhan.

KBRI pun terus memantau guna memastikan kondisi WNI di Wuhan dalam keadaan baik, serta kebutuhan hidup sehari-hari masih terpenuhi.

Selain itu, KBRI juga telah membentuk posko di Kota Changsa, kota yang terdekat dengan Hubei, untuk mempermudah pemantauan dan penyampaian bantuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com