Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Pemerintah Jamin Tak Ada Stigma Negatif untuk WNI yang Dievakuasi dari Wuhan

Kompas.com - 30/01/2020, 17:57 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan, pemerintah harus melindungi identitas para WNI yang akan dipulangkan dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Menurut dia, negara harus menjamin agar para WNI itu tidak mendapat stigma negatif oleh masyarakat sebagai pembawa virus corona.

"Orang-orang itu harus dilindungi. Salah satunya dengan melindungi identitas mereka untuk mengurangi adanya stigma (negatif). Jika tidak dilakukan maka pemerintah salah," ujar Choirul di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: INFOGRAFIK: Perbedaan Virus Corona Wuhan, SARS dan MERS

Langkah kedua, setelah para WNI itu tiba di Indonesia, pemerintah diminta memastikan mereka mendapatkan perlindungan atas kesehatan tubuhnya.

Sementara itu, jika nantinya ada dari WNI itu yang terpapar virus corona, Choirul meminta negara bertanggung jawab atas pengobatannya hingga pulih.

"Namun, tentu identitasnya sebaiknya dilindungi hingga dia firm (sudah pulih dan sehat)," tutur Choirul.

Baca juga: Cerita Keluarga Mahasiswa yang Terisolasi di Wuhan Khawatir Terjangkit Virus Corona

Komnas HAM pun meminta pemerintah untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat perihal virus korona dan bagaimana interaksi dengan individu yang terpapar.

Sehingga jika individu yang terpapar sudah sembuh, masyarakat sudah disiapkan untuk menerima mereka kembali.

"Jadi masyarakat juga disiapkan buat menerima. Kalau tidak ya dia akan distigma oleh masyarakat. Ketika ada stigma dan tidak ada proteksi dari negara maka negaranya salah," tegas Choirul.

Baca juga: 4 Negara Ini Siapkan Karantina bagi Warganya yang Dievakuasi dari Wuhan

Diberitakan, pemerintah berencana memulangkan para WNI yang kini masih berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Koordinasi melalui jalur diplomasi pun dilakukan antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri China, agar rencana evakuasi tersebut dapat segera dilaksanakan.

"KBRI juga terus berkoordinasi dengan Kemlu China dan pemerintah Provinsi Hubei untuk akses bantuan logistik dan upaya pemulangan WNI ke Tanah Air," demikian bunyi keterangan tertulis resmi yang dikeluarkan Kemenlu, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Kampus di Wuhan Persilakan Mahasiswa Asing Pulang ke Tanah Air dengan Catatan...

Saat ini, ada 243 WNI yang berada di Provinsi Hubei yang tersebar di tujuh lokasi termasuk di Kota Wuhan.

KBRI pun terus memantau guna memastikan kondisi WNI di Wuhan dalam keadaan baik, serta kebutuhan hidup sehari-hari masih terpenuhi.

Selain itu, KBRI juga telah membentuk posko di Kota Changsa, kota yang terdekat dengan Hubei, untuk mempermudah pemantauan dan penyampaian bantuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com