Polri Koordinasi dengan Jaksa agar Buron Kasus Kondensat Diadili Secara In Absentia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Idham Azis mengatakan, hingga saat ini Polri belum dapat menemukan keberadaan Honggo Wendratmo.

Honggo Wendratmo adalah tersangka kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Idham mengatakan, proses peradilan terhambat karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Polri untuk menyerahkan tiga tersangka yaitu Honggo Wendratmo, Raden Priyono dan Djoko Harsono.

"Karena JPU meminta agar 3 orang tersangka diserahkan bersamaan, sedangkan tersangka Honggo masih belum diketahui keberadannya. Penyidik telah lakukan upaya pencarian dengan menerbitkan DPO," kata Idham dalam rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Berharap Kasus Korupsi Kondensat Disidang Bersama, Jaksa Agung Masih Menunggu Seorang Buron

Idham mengatakan, Polri berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar Honggo diproses peradilan secara in absentia atau proses peradilan tanpa dihadiri terdakwa.

"Berkoodinasi dengan JPU untuk proses peradilan in absentia terhadap tersangka Honggo serta melakukan tahap dua terhadap Raden dan Djoko Harsono," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dinyatakan lengkap.

Selain PT TPPI, kasus ini melibatkan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

"Dari hasil penelitian bahwa berkas perkara yang sering disebut kasus kondensat bisa dinyatakan lengkap atau P-21," ujar Jampidsus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman saat ditemui di gedung bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (3/1/2018).

Baca juga: Polri Duga Buron Kasus Kondensat di Singapura dengan Identitas Lain

Adi mengatakan, jaksa meneliti berkas perkara itu selama 16 hari. Penelitian berlangsung cukup lama karena tebalnya berkas yang diberikan.

Dalam kasus ini, penyidik Bareskrim Polri memeriksa 75 saksi dan meminta keterangan 12 ahli. Dengan demikian, tak heran butuh waktu lebih lama untuk berkas perkara tersebut.

"Kami ingin menunjukkan tingkat profesionalitas kami dan akan membawa perkara ini dengan persiapan maksimal," kata Adi.

Kejaksaan menerima dua berkas perkara terkait kasua ini. Berkas pertama terdiri dari dua tersangka, yaitu mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Djoko Harsono.

Sementara berkas kedua untuk tersangka mantan Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratmo.

Kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara hingga 2,716 miliar dollar AS.

"Ada sekitar enam pelanggaran hukumnya dalam kasus ini. Tapi saya tidak buka. Karena itu strategi jaksa membawa perkara ini ke pengadilan," kata Adi.