Aktivis Ungkap 12 Alasan Mengapa Menolak RUU Omnibus Law

Kompas.com - 30/01/2020, 14:56 WIB
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Citra Referandum

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis yang menamakan diri Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law yang tengah disusun oleh pemerintah dan DPR.

Perwakilan FRI Citra Referandum mengungkapkan, setidaknya ada 12 alasan yang menyebabkan pihaknya menolak RUU tersebut.

"Pertama, RUU Omnibus Law dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang dinilai lebih ramah lingkungan," ujar Citra di Kantor LBH Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Baleg Minta RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Tak Hanya untuk Atasi Pengangguran

Kedua, penyusunan RUU dinilai cacat prosedur karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional.

Ketiga, Satgas Omnibus Law yang menyusun naskah akademiknya bersifat elitis dan tidak mengakomodasi masyarakat yang terdampak keberadaan RUU Omnibus Law.

"Omnibus Law digawangi oleh 138 orang yang komposisinya mayoritas diisi oleh pihak pemerintah dan pengusaha," kata Citra.

Keempat, terdapat sentralisme kewenangan apabila RUU Omnibus Law disahkan. Kebijakan menjadi ditarik ke pemerintah pusat dan hal itu dinilai mencederai semangat reformasi.

Kelima, celah korupsi dapat melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat.

Keenam, perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat.

Baca juga: Jokowi Teken Surpres Omnibus Law Perpajakan

Ketujuh, percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis dan kerusakan lingkungan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Langkah Hukum di Tengah Penanganan Wabah Covid-19, Ini Pelanggaran yang Dibidik Polri

Nasional
UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

UPDATE: 249 WNI Positif Covid-19 di 25 Negara, Kasus Meninggal 7

Nasional
Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Jokowi: Semua Orang yang Keluar Rumah Wajib Pakai Masker

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Jokowi Tegaskan Tak Bebaskan Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Komunikasi Pemerintah soal Covid-19 Dikritik, Jokowi Disarankan Tunjuk Jubir yang Lebih Ulung

Nasional
Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Yasonna Curhat Di-bully di Medsos: Bahasanya Kasar, Ampun Deh

Nasional
Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Ketua MPR Minta Kepala Daerah Pastikan PSBB Tak Buat Masyarakat Panik

Nasional
Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Senin Ini, MA Gelar Pemilihan Ketua untuk Gantikan Hatta Ali

Nasional
Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Wacana Darurat Sipil dalam Opsi Akhir PSBB yang Menuai Polemik...

Nasional
Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Tetap Bahas RUU Kontroversial, DPR Dinilai Langgar 3 Hal Ini....

Nasional
Ini Cara Bupati Banyumas 'Paksa' Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Ini Cara Bupati Banyumas "Paksa" Warganya Pakai Masker, dari Denda hingga Patroli Khusus

Nasional
Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Sidang Isbat Awal Ramadhan 1441 Hijriah Digelar 23 April 2020

Nasional
Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Selama Pandemi Covid-19, DPR Diminta Nonaktifkan Fungsi Legislasi

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Muhammadiyah Minta Pemerintah Tegas Larang Mudik

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Minta Masyarakat Perbanyak Wastafel Portabel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X