Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Evakuasi WNI di Wuhan Diputuskan Kamis Sore

Kompas.com - 30/01/2020, 14:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

TANGERANG, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, kepastian apakah WNI dari Wuhan dan sekitarnya dievakuasi atau tidak, akan diputuskan pada Kamis (30/1/2020) sore.

Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah akan memutuskan hal itu dalam rapat internal.

"Sore ini baru kami akan putuskan. Nanti (lewat) rapat internal saja," ujar Jokowi di Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Tangerang, Kamis siang.

Baca juga: Sewa Pesawat Sipil, Kemenlu Siap Evakuasi WNI dari Wuhan

Ia telah memerintah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengevakuasi WNI di Wuhan yang kini diisolasi pemerintah China akibat wabah virus corona.

Presiden Jokowi menambahkan, pemerintah saat ini masih menyusun rencana evakuasi secara matang.

Sebab, ini bukan hanya perkara membawa orang, namun juga menyangkut persiapan karantina WNI yang dibawa dari China agar virus corona tidak menyebar di Indonesia.

"Kalau ini kita evakuasi, masuknya seperti apa. Kemudian setelah dibawa ke sini, apakah ada karantina dalam jumlah banyak itu di mana," ujar Jokowi.

"Hal seperti ini jangan dianggap gampang, harus disiapkan betul karena ini menyangkut sekali lagi ini, menyangkut virus," lanjut dia.

Baca juga: Nestapa WNI di Wuhan dan Skema Evakuasi TNI AU

Ia juga mengatakan pemerintah masih harus mengkaji regulasi di China yang berkaitan dengan proses evakuasi. Sebab China memiliki regulasi yang mengikat terkait evakuasi WNI dalam kondisi adanya penyebaran virus di negara mereka.

"Ini bukan negara kita loh. Bukan di negara kita. Di negara orang lain yang memiliki regulasi, yang memiliki aturan-aturan yang ada," lanjut Jokowi.

Diberitakan, pemerintah berencana memulangkan para warga negara Indonesia (WNI) yang kini masih berada di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Koordinasi melalui jalur diplomasi pun dilakukan antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Luar Negeri China, agar rencana evakuasi tersebut dapat segera dilaksanakan.

"KBRI juga terus berkoordinasi dengan Kemlu China dan pemerintah Provinsi Hubei untuk akses bantuan logistik dan upaya pemulangan WNI ke Tanah Air," demikian bunyi keterangan tertulis resmi yang dikeluarkan Kemenlu, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diharapkan Tak Merilis Nama WNI yang Dievakuasi dari Wuhan

Saat ini, ada 243 WNI yang berada di Provinsi Hubei yang tersebar di tujuh lokasi termasuk di Kota Wuhan.

KBRI pun terus memantau guna memastikan kondisi WNI di Wuhan dalam keadaan baik, serta kebutuhan hidup sehari-hari masih terpenuhi.

Selain itu, KBRI juga telah membentuk posko di Kota Changsa, kota yang terdekat dengan Hubei, untuk mempermudah pemantauan dan penyampaian bantuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com