Saat Jokowi Singgung Ahok yang Tidak Hadir di Imlek Nasional...

Kompas.com - 30/01/2020, 12:22 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan baju cheong sam saat menghadiri perayaan Imlek nasional KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMPresiden Joko Widodo mengenakan baju cheong sam saat menghadiri perayaan Imlek nasional

Namun, ia bertanya-tanya mengapa Ahok yang diketahui telah bercerai dengan Veronica itu tidak hadir dalam acara Imlek Nasional ini.

"Temen baik saya Pak Ahok. Tapi saya tanya tadi, enggak datang," ujar Jokowi.

Kepala Negara kemudian melontarkan guyon, "setelah jadi Komisaris Utama Pertamina, kok tidak datang".

Pernyataan itu sontak disambut tawa dan tepuk tangan dari para tamu undangan.

Dalam lanjutan pidatonya, Presiden Jokowi mendoakan seluruh tamu undangan yang hadir mendapatkan keberkahan dan mencapai keberhasilan di tahun tikus logam.

Baca juga: Daftar Warna Keberuntungan Tiap Shio di Tahun Baru Imlek 2020

Jokowi mendoakan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan mencapai keberhasilan di tahun tikus logam.

Selain itu, Presiden Jokowi pun mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bekerja keras dan cepat di tahun baru ini.

Ia mengatakan, saat ini perekonomian dunia sedang melambat sehingga perlu bekerja keras dan cepat untuk mencapai kesuksesan di tahun 2020.

"Selain berdoa kita tentu harus selalu bekerja keras. Bekerja cepat. Sebab eknonomi dunia melambat, kalau kerja biasa akan sangat bahaya bagi ekonomi negara kita," lanjut Jokowi.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Saat Penangkapan, Istri Eks Sekretaris MA Nurhadi Turut Dibawa KPK

Nasional
Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Eks Sekretaris MA Nurhadi Ditangkap Saat KPK Geledah Rumah di Kawasan Simprug

Nasional
Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Akhir Perburuan Eks Sekretaris MA Nurhadi Setelah 4 Bulan Buron

Nasional
Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Hingga April 2020, JKN-KIS Sudah Lindungi 222,9 Juta Penduduk Indonesia

Nasional
Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Airlangga Harap Golkar Paling Siap Hadapi Pilkada di Era Pandemi

Nasional
Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman 'New Normal' bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Pemda Diperbolehkan Susun Pedoman "New Normal" bagi ASN Sesuai Kebutuhan

Nasional
Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Penangkapan Nurhadi Dinilai Jadi Momentum Reformasi di Lembaga Peradilan

Nasional
UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

UPDATE 1 Juni: 26.940 Kasus Covid-19 di Indonesia, Penambahan Tertinggi di DKI

Nasional
Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Ditangkap KPK

Nasional
Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Ketua DPR: Penyelenggaraan Pendidikan Saat Pandemi Harus Dikelola dengan Baik

Nasional
Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Analisis LP3ES soal Kenaikan Iuran BPJS: 48 Persen Sentimen Negatif

Nasional
KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

KPK Terima 58 Laporan Gratifikasi soal Idul Fitri Senilai Rp 62,8 Juta

Nasional
Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Gubernur Lemhanas: Berikan Sumbangan Paling Mudah, Tinggal di Rumah

Nasional
UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

UPDATE 1 Juni: Terdapat 48.358 ODP dan 13.120 PDP

Nasional
Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Komisi untuk Mitra Kartu Prakerja Dipertanyakan, Dinilai Tak Ada Dasar Hukum

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X