Komisi I DPR Gelar Rapat Bahas Rencana TNI Kirim Pasukan Bantuan ke Australia

Kompas.com - 30/01/2020, 11:33 WIB
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan dan luar negeri menggelar rapat untuk membahas rencana TNI mengirimkan pasukan 1 SST Zeni ke Australia.

Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2020), dengan dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono.

Selain itu, turut hadir Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Desra Percaya dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.

"Permohonan pendapat perihal pengiriman 1 SST Zeni TNI pada visi bantuan kemanusiaan ke negara Australia," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid sebelum rapat dimulai.

Baca juga: Undang Narasumber Eksternal di Rapim TNI AU, KSAU Ingin Diskusi Dua Arah

Ia menjelaskan rencana pengiriman bantuan pasukan itu dalam rangka membantu Australia menangani bencana kebakaran hutan dan lahan.

Meutya mengatakan pengiriman bantuan kemanusiaan itu merujuk pada UU No 3/2002 tentang Pertahanan Negara.

Dalam Pasal 10 Ayat (3) huruf d dijelaskan bahwa TNI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

"Indonesia merencanakan akan mengirim bantuan 1 SST Zeni ke Australia dalam rangka meringankan musibah yang dialami Australia, kebakaran hutan," tutur Meutya.

"Secara peraturan perundangan, pengiriman pasukan itu memerlukan persetujuan oleh DPR, jadi ini yang akan dibahas pada hari ini," imbuh dia.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I DPR Desak Pemerintah Evakuasi WNI di Wuhan

Diberitakan, Australia memang tengah menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang parah. Kebakaran hutan terparah sepanjang sejarah Australia berlangsung sejak akhir Juli 2019.

Hingga Kamis (9/1/2020), sebanyak 27 orang meninggal dunia. Di negara bagian yang terdampak paling parah, New South Wales (NSW), lebih dari 2.000 rumah hancur.

Kebakaran ini mayoritas disebabkan oleh suhu panas yang tinggi serta kekeringan. Perubahan iklim mengubah kondisinya dari buruk, menjadi sangat buruk.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X