Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Siagakan 3 Pesawat Angkut WNI di Wuhan Pulang, Siap Menambah Armada jika Diminta

Kompas.com - 30/01/2020, 11:28 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AU Marsma TNI Fajar Adriyanto mengatakan, TNI AU siap menambah pesawat evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Wuhan, China, apabila ada permintaan.

"Ya nanti tergantung permintaan," ujar Fajar di gedung Puri Ardhya Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Fajar mengatakan, sejauh ini baru terdapat tiga pesawat TNI AU yang sifatnya masih siap siaga.

Baca juga: Nestapa WNI di Wuhan dan Skema Evakuasi TNI AU

Ketiga pesawat tersebut adalah 2 pesawat Boeing 737 dan 1 pesawat C130 Hercules.

"Memang kita perintahnya tiga pesawat dulu. Ini ada (dua) boeing dan satu hercules, totalnya 300 personel bisa masuk," kata Fajar.

Diberitakan sebelumnya, ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) masih bertahan seiring merebaknya virus korona di Kota Wuhan, China.

Baca juga: Siap Evakuasi WNI dari Wuhan, TNI AU Tinggal Tunggu Perintah

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Wabah Virus Corona

Mereka masih bertahan di Kota Wuhan karena Pemerintah China menutup daerah yang berada di Provinsi Hubei pada Kamis (23/1/2020).

Bahkan, Pemerintah China menangguhakan pemberangkatan pesawat, kapal, kereta api, hingga kereta bawa tanah ke kota berpenduduk 11 juta jiwa tersebut.

Di antara ratusan WNI yang masih mendiami Kota Wuhan, terdapar mahasiwa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan.

Setelah tujuh hari Kota Wuhan ditutup, mahasiswa Indonesia sudah mendapat bantuan

Baca juga: TNI AU Sudah Siapkan Skema Evakuasi WNI di Wuhan, Termasuk Ruang Karantina

Ketua Ranting Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok di Huazhong University of Science and Technology Khoirul mengatakan, bantuan datang dari Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, maupun warga yang datang ke Kota Wuhan.

Namun, ia mengaku, menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.

"Ada beberapa bantuan yang ditawarkan kepada kami tapi bersifat kedaerahan, artinya untuk daerah dan kepada warga daerah itu sendiri, saya tolak," kata Khoirul dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com