Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Cegah Stunting, Mensos: Kebijakan PKH 2020 Diarahkan untuk Pemenuhan Nutrisi

Kompas.com - 30/01/2020, 10:55 WIB
Mikhael Gewati

Penulis

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan, kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020 diarahkan untuk pemenuhan nutrisi.

Menurut Mensos kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung program nasional pencegahan stunting.

Hal tersebut Mensos katakan saat memberikan laporan kepada Presiden Joko Widodo saat proses penyerahan bantuan sosial (bansos) PKH untuk wilayah Bandung Raya yang dipusatkan di Lapangan Rajawali, Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2019).

“Untuk itu Kementerian Sosial (Kemensos) telah memperbaiki kualitas program dan memasukkan kegiatan terkait pencegahan stunting melalui PKH, serta menyesuaikan kebijakan melalui peningkatan indeks bansos,” terang dia seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut pun sesuai dengan visi dan misi pemerintah di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Nilai bansos PKH naik

Dikesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah menaikkan indeks nilai bansos PKH untuk kategori Ibu Hamil dan Anak Usia Dini dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun untuk pencegahan stunting.

"Yang paling penting dalam kondisi ibu hamil, anak yang berada di kandungan jangan lupa gizinya. Kalau ibu punya anak usia balita juga jangan lupa gizinya," kata Presiden.

Presiden menyontohkan anak-anak balita harus mendapat makanan bergizi, seperti telur, ikan, daging, sayuran dan buah.

"Kalau punya anak balita, ada telur diberikan kepada anaknya terlebih dahulu. Jangan bapaknya," ujar Presiden seraya disambut tawa ibu-ibu Kelaurga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Baca juga: Cegah Stunting, Kemkominfo Terus Kampanyekan Pola Hidup Sehat

Urusan gizi, lanjut Presiden, tidak boleh dilupakan. Apabila gizi anak terpenuhi maka anak-anak tumbuh sehat dan dapat berprestasi di sekolah.

"Gizi yang baik bagi ibu hamil dan anak usia dini juga akan mencegah stunting," tutur Presiden.

Selanjutnya, Presiden mengingatkan pula pentingnya imunisasi bagi KPM PKH yang mempunyai bayi dan balita. Imunisasi sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh sehingga terhindar dari penyakit.

"Imunisasi penting. Karena kalau sudah sakit kasihan anak-anak kita," katanya.

Sebagai informasi dalam acara penyerahan bansos PKH untuk wilayah Bandung Raya hadir 2.500 KPM. Mereka berasal dari Kota Cimahi (1.200 KPM), Kota Bandung (500 KPM), Kabupaten Bandung Barat (500 KPM), dan Kabupaten Bandung (300 KPM).

Siti Arifah (kanan) saat menyerahkan kartu dan buku tabungan penerima PKH kepada perangkat Desa Sekapuk.KOMPAS.COM/HAMZAH ARFAH Siti Arifah (kanan) saat menyerahkan kartu dan buku tabungan penerima PKH kepada perangkat Desa Sekapuk.

Ada pula 145 Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyuluh PKH masing-masing dari Kota Cimahi 44 orang, Kota Bandung 30 orang, Kabupaten Bandung Barat 30 orang, Kabupaten Bandung 40 orang, dan satu orang Koordinator Wilayah Jawa Barat.

Total bantuan PKH tahap I yang disalurkan sebesar Rp 172 miliar untuk Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Mensos mengungkapkan hingga 17 Januari 2020 Kemensos telah menyalurkan PKH senilai Rp7 triliun atau 24 persen dari total anggaran PKH Tahun 2020, yaitu Rp 29,3 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com