Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Walhi Pertanyakan Jaminan Jokowi soal Ibu Kota Baru Bebas Banjir dan Macet

Kompas.com - 30/01/2020, 07:16 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mempertanyakan jaminan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memastikan ibu kota baru, Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, bebas banjir dan kemacetan.

"Kita enggak tahu jaminannya dari mana. Sama seperti menjamin kalau banjir di Jakarta tidak akan terjadi kalau dia menjadi presiden. Kan sama kalau mau ngomongin cuma slogan-slogan kayak gitu, toh tidak jadi jaminan juga ketika dia jadi presiden yang seperti dia sampaikan dulu," ujar Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid usai diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2020).

Khalisa menyebut wajar apabila publik pesimistis karena pemindahan ibu kota tak dibarengi dengan jaminan strategis.

Dia mengatakan, pemindahan ibu kota baru dikhawatirkan akan diikuti dengan bencana ekologis seperti yang terjadi di Jakarta dan Pulau Jawa.

Baca juga: Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Menurut Khalisa, selama ini pemerintah menempatkan Jakarta dan Jawa sebagai pusat ekonomi Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai serampangan lantaran Jawa memiliki kerentanan bencana alam.

Seharusnya, kata Khalisa, keputusan pemindahan ibu kota dapat dibarengi dengan koreksi pembangunan yang terjadi di Jawa.

Jika tak ada koreksi, dikhawatirkan krisis ekologis akan terjadi di ibu kota baru.

"Artinya krisisnya juga enggak bisa diatasi dan kita belum tahu wilayah yang dijadikan ibu kota karena sampai saat ini publik belum diperlihatkan jaminan itu lewat kajian strategis," kata Khalisa.

Khalisa menegaskan kajian strategis seperti kajian sosial, kajian ekonomi, hingga kajian lingkungan bukan kebijakan yang main-main.

Dengan begitu, ibu kota baru diprediksi akan menyerupai Jakarta dan Jawa.

"Tidak ada kajian stragisnya tapi sudah bilang mau pindah ibu kota. Ini menjadi kekhawatiran kita dan publik, karena dalam konteks makro enggak pernah ada koreksi terhadap pilihan kebijakan pembangunan kita," tegas Khalisa.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan ibu kota baru RI yang akan dibangun di Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur, akan terbebas dari banjir dan kemacetan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka acara Pencanangan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).

Jokowi menjelaskan bahwa ibu kota baru akan memanfaatkan energi terbarukan. Transportasi massal akan menjadi kendaraan utama dan semuanya akan ditenagai oleh listrik.

Begitu juga kendaraan pribadi, Jokowi tak ingin lagi ada yang menggunakan energi fosil.

Baca juga: Presiden Jokowi Jamin Ibu Kota Baru Bebas Banjir dan Macet

"Banyak orang jalan kaki, banyak orang bersepeda. Enggak ada banjir, enggak ada macet," sambung Jokowi disambut tepuk tangan peserta yang hadir.

Jokowi menekankan, yang terpenting dari pemindahan ibu kota ini adalah sebuah peradaban baru. Jadi bukan hanya sekadar pindah gedung atau pindah lokasi.

"Terpenting bagaimana kita bangun sebuah sistem, pindah pola kerja, kultur, karena ke depan persaingan akan semakin berat. Negara yang cepat akan kalahkan yang lambat," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com