Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Kompas.com - 29/01/2020, 22:56 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satia Chandra Wiguna mengatakan partainya belum tentu mendukung putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah dalam pilkada 2020.

Menurut Chandra, partainya baru membuka konvensi untuk menjaring calon kepala daerah yang salah satunya diikuti oleh putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"PSI membuka konvensi, kita sudah melaporkan ke Mendagri. Kita memang membuka konvensi itu untuk proses seleksi ya, siapapun orangnya. Entah itu anak presiden, anak pejabat, tapi kan ada proses proses tahapan itu," ujar Chandra di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

 

Oleh karena itu, kata Chandra, partainya belum masuk ke tahap memberikan dukungan.

"Belum, belum," lanjutnya.

Chandra mengakui jika Siti Nur Azizah telah mendaftar konvensi PSI untuk calon kepala daerah Pilkada Tangerang Selatan 2020.

Putri Ma'ruf Amin itu pun sudah menjalani seleksi terbuka yang menjadi bagian konvensi calon kepala daerah yang digelar PSI.

Berkaitan dengan proses seleksi ini, Chandra menolak jika partainya disebut mendukung politik dinasti.

"Dinasti politik itu terjadi ketika tidak ada proses seleksi. Di PSI kan ada proses itu. Hanya kita menyerahkan ke semua panitia seleksi," kata Chandra.

"Jadi kalau misalkan dibilang bahwa kita menolak dinasti iya, kalau tidak ada proses. Kalau PSI teman-teman di DPW tahu, teman-teman di DPD juga tahu, " tambahnya.

Baca juga: PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

 

Sebelumnya, Siti Nur Azizah sudah mendaftar ke delapan partai yang membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan.

Kedelapan partai tersebut yakni PDIP, PSI, PKB, PPP, PAN, Gerindra, Hanura dan Demokrat.

Sementara itu, PSI Solo, Jawa Tengah sempat menyatakan siap mengumpulkan 40.000 kartu tanda pendudukan (KTP) untuk mendukung putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka jika maju lewat jalur independen pada Desember 2019.

Hal itu disampaikan Dewan Penasihat DPD PSI Kota Surakarta Antonius Yogo Prabowo sebelum Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Solo untuk Pilkada 2020.

Gibran mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota, di kantor DPD PDI Perjuangan, Jawa Tengah, Panti Marhaen Semarang pada Kamis (12/12/2019) lalu. 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com