Kompas.com - 29/01/2020, 22:56 WIB
Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengumumkan sebanyak 18 nama Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel yang lolos dalam seleksi administrasi pada konvensi penjaringan KOMPAS.com/Muhamad Isa BustomiDewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengumumkan sebanyak 18 nama Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel yang lolos dalam seleksi administrasi pada konvensi penjaringan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Satia Chandra Wiguna mengatakan partainya belum tentu mendukung putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dan putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah dalam pilkada 2020.

Menurut Chandra, partainya baru membuka konvensi untuk menjaring calon kepala daerah yang salah satunya diikuti oleh putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"PSI membuka konvensi, kita sudah melaporkan ke Mendagri. Kita memang membuka konvensi itu untuk proses seleksi ya, siapapun orangnya. Entah itu anak presiden, anak pejabat, tapi kan ada proses proses tahapan itu," ujar Chandra di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: PSI Gelar Konvensi untuk Jaring Bakal Calon Wali Kota Tangsel

 

Oleh karena itu, kata Chandra, partainya belum masuk ke tahap memberikan dukungan.

"Belum, belum," lanjutnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Chandra mengakui jika Siti Nur Azizah telah mendaftar konvensi PSI untuk calon kepala daerah Pilkada Tangerang Selatan 2020.

Putri Ma'ruf Amin itu pun sudah menjalani seleksi terbuka yang menjadi bagian konvensi calon kepala daerah yang digelar PSI.

Berkaitan dengan proses seleksi ini, Chandra menolak jika partainya disebut mendukung politik dinasti.

"Dinasti politik itu terjadi ketika tidak ada proses seleksi. Di PSI kan ada proses itu. Hanya kita menyerahkan ke semua panitia seleksi," kata Chandra.

"Jadi kalau misalkan dibilang bahwa kita menolak dinasti iya, kalau tidak ada proses. Kalau PSI teman-teman di DPW tahu, teman-teman di DPD juga tahu, " tambahnya.

Baca juga: PSI Ingin Jembatani Calon Kepala Daerah yang Tak Punya Uang

 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X