MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Kompas.com - 29/01/2020, 20:43 WIB
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar usai sebuah diskusi di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaAnggota Bawaslu Fritz Edward Siregar usai sebuah diskusi di kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar mengatakan, Undang-Undang Pilkada tidak harus direvisi meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja memutuskan mengabulkan uji materi undang-undang tersebut.

Menurut Fritz, putusan MK yang menegaskan status pengawas di kabupaten/kota sebagai Bawaslu kabupaten/kota dapat langsung dilaksanakan.

"Putusan MK tadi kan memberikan penafsiran baru mengenai apa yang dimaksud panitia pengawas kabupaten/kota sehingga tidak diperlukan lagi revisi undang-undang sehingga dapat langsung dilaksanakan," kata Fritz usai sidang pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).

Baca juga: MK Tegaskan Pergantian Frasa, Panwas Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu

Fritz mengatakan, setidaknya, ada tiga hal yang ditegaskan MK dalam putusannya.

Pertama, pengawas Pilkada atau Pemilu di kabupaten/kota dimaknai sebagai badan pengawas pemilu (Bawaslu), bukan panitia pengawas (Panwas). Artinya, pembentukan pengawas di kabupaten/kota adalah permanen, bukan bersifat ad hoc atau sementara.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena status tersebut, jumlah keanggotaan Bawaslu disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu lima hingga tujuh orang.

Selanjutnya, putusan ini juga menegaskan Bawaslu provinsi tidak lagi dapat membentuk panitia pengawas. Sebab, panitia pengawas yang kini dimaknai sebagai Bawaslu kabupetan/kota, keanggotannya ditunjuk oleh Bawaslu RI.

"Ini memberikan kepastian hukum bagi teman-teman yang di Bawaslu kabupaten/kota di dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada 2020," ujar Fritz.

Baca juga: Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Meski tak harus direvisi, menurut Fritz, peluang perbaikan Undang-Undang Pilkada itu tetap ada.

Bawaslu menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada legislator yang dalam hal ini adalah DPR.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.